Berita Pangkalpinang
Gaya Kepemimpinan Pj Gubernur Babel yang Langsung Turun Gunung, Awas Godaan Politik Praktis
Mengawali pengabdiannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamluddin, langsung tancap gas, bersemangat
Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Mengawali pengabdiannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamluddin, langsung tancap gas, bersemangat mengunjungi lokasi tambang timah ilegal di kawasan hutan lindung Dusun Bedukang, Desa Deniang, Kabupaten Bangka pada, Jumat (13/5/2022) lalu.
Alasan Ridwan, mendatangi kawasan Hutan Lindung Pantai (HLP) Bedukang ini, karena mendapatkan informasi, kawasan tersebut dirambah, tambang berskala besar, tambak udang, kebun, dan didirikan bangunan permanen.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Bangka Belitung, Rendy Hamzah, memberikan pandangan, terkait gaya kepemimpinan Pj Gubernur Bangka Belitung yang baru menghitung hari memimpin Bangka Belitung ini.
Ia mengatakan, patut mengapresiasi respon cepat Pj Gubernur Bangka Belitung yang baru dilantik kemudian langsung turun gunung untuk mendatangi kawasan Hutan Lindung Pantai (HLP) Bedukang, Desa Deniang.
"Saya kira kita perlu mendukung dan menyambut baik langkah politik taktis Pak Ridwan Djamaluddin tersebut. Semoga ini benar-benar bisa diseriusi RD yang kita kira sudah pasti mahfum soal aktivitas ekonomi ekstraktif. Khususnya carut-marut pertambangan di Babel yang selama ini begitu destruktif dan ekploitatif," jelas Rendy kepada Bangkapos.com, Rabu (18/5/2022).
Belum lagi, sambung Rendy, dengan luasnya konsesi izin perkebunan sawit dan juga aktivitas tambak dan perkebunan yang justru banyak merambah kawasan terlarang dan berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan.
"Harapan publik tentu sosok pak dirjen yang merangkap sebagai Pj Gubernur Babel memiliki komitmen ekologis yang kuat dan berani untuk menegakkan aturan hukum. Sekaligus membereskan tata kelola SDA dan juga sistem pertanggungjawaban lingkungan yang sehat dan berkelanjutan," terangnya.
Dikatakan Rendy, untuk menjalankan itu semua tidak mudah. Terlebih di tengah masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas bisnis ektraktif selama ini.
"Saya kira ini jadi tantangan pak RD, di satu sisi ada beban untuk tetap memastikan masa transisional menuju 2024 berjalan mulus. Sementara juga ada beban untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ekologis agar berjalan seimbang. Termasuk bagaimana model ekonomi pertambangan yang tetap inklusif, terkendali, dan tidak merugikan rakyat bisa saling beriringan," ungkap Rendy.
Godaan Politik Praktis
Rendy, menegaskan secara politik selalu ada peluang terbuka bagi siapapun, termasuk bagi Ridwan Djamaluddin selaku pimpinan eksekutif untuk memikat hati publik lokal.
"Godaan untuk terjun ke politik praktis memang pasti ada, khususnya untuk Pilgub 2024, semuanya tergantung pak RD. Kalau menurut Nietzsche, manusia biasanya pasti memiliki hasrat untuk berkuasa atau kekuasaan," kata Rendy.
Menurutnya ini menjadi momentum pulang kampung bagi putra daerah kelahiran Muntok ini untuk mendedikasikan hidupnya untuk Bangka Belitung.
"Memang waktu 1 tahun lebih cukup singkat, namun dengan pengalaman profesionalnya di birokrasi, mestinya beliau bisa lebih luwes dan leluasa menggerakkan mesin birokrasi agar lebih progresif dan inovatif untuk melayani publik," saran Rendy.
"Saya kira, pak RD harus mampu membangun komunikasi taktis dan cepat dengan para aktor, baik di level elit maupun akar rumput," lanjutnya.
