Breaking News:

Timah

Harga Timah Tinggi, Apakah Kontribusi ke Daerah Juga Makin Naik?

Harga timah yang sempat menyentuh 50 Ribu USD/Metrik Ton di awal tahun ini, maka jumlah pemasukkan negara dari sektor pertambangan timah harusnya naik

Penulis: Teddy Malaka CC | Editor: Teddy Malaka
ekspor timah 

Setor Rp 776 M, PT Timah Tbk Berperan 37,1 persen Ekspor Timah

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Harga timah yang sempat menyentuh 50 Ribu USD/Metrik Ton di awal tahun ini, maka jumlah pemasukkan negara dari sektor pertambangan timah harusnya berpeluang meningkat. Namun pemerintah pusat justru tak menaikkan target pendapatan dari sektor timah di tahun 2022.

Sektor pertambangan masih diandalkan untuk menjadi sumber pendapatan negara. Tak terkecuali pertambangan timah. Dengan melejitnya harga timah tahun 2021 membuat kontribusi sektor ini kepada negara turut mencatatkan kenaikan.

Indonesia menjadi salah satu pemasok timah terbesar di dunia, sekitar 40 persen timah dunia berasal dari Indonesia. Daerah penghasil timah Indonesia berada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Riau.
Dilansir dari U.S. Geological Survey pada Januari 2021, Indonesia khususnya Bangka Belitung merupakan negara penghasil timah terbesar kedua di dunia dengan produksi 66.000 ton timah pada 2020.

Cadangan sumber daya timah Indonesia berdasarkan data Kementerian ESDM mencapai 2,23 juta ton logam dengan umur cadangan hingga 26 tahun ke depan.

Pertambangan timah menjadi salah satu sumber devisa negara karena total penjualan luar negeri mencapai 95 persen, sedangkan sisanya untuk penjualan dalam negeri. Tak hanya pemerintah pusat yang mendapatkan benefit dari sektor ini berupa pajak dan PNBP. Pemerintah Daerah penghasil timah juga turut kecipratan pendapatan dari sektor penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk dana bagi hasil.

Untuk itu, pertambangan timah masih diandalkan untuk menjadi sumber pendapatan negara. Harga timah yang sempat menyentuh 50 Ribu USD/Metrik Ton di awal tahun ini, menjadi peluang bagi peningkatan jumlah pemasukan negara dari sektor pertambangan timah.

Namun pemerintah pusat justru tak menaikkan target pendapatan dari sektor timah di tahun 2022. Menilik pada medio 2021, melejitnya harga timah pada waktu itu membuat kontribusi sektor ini kepada negara turut mencatatkan kenaikan.

PT Timah Tbk salah satu eksportir timah Indonesia mengekspor 26.602 metrik ton pada tahun 2021. PT Timah Tbk mencatatkan Rp776 Miliar ke kas negara dalam bentuk pajak dan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jumlah ini terbilang masih rendah, jika dibandingkan pada tahun 2019 lalu PT Timah Tbk mampu menyetorkan pajak Rp1,20 triliun.

Idealnya pendapatan negara dari sektor pertambangan timah, baik itu dari pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harusnya naik. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat nilai ekpsor timah naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini seakan – akan searah dengan angka jumlah ekspor PT Timah Tbk di 2021.

Potensi pendapatan negara tentunya tak hanya hanya menjadi beban dari PT Timah Tbk, karena bukan satu-satunya eksportir timah.

Bank Indonesia Perwakilan Bangka Belitung, total volume ekspor timah Bangka Belitung pada tahun 2021 mencapai 71.586 ton, sementara PT Timah Tbk, secara resmi hanya mengekspor 26.602 metrik ton. PT Timah Tbk hanya 37,1 persen dari total ekspor timah.

"Kalau kontribusi PT Timah Tbk kepada negara lebih besar dari swasta, berarti ada kebocoran. Karena jumlah ekspor swasta lebih besar, semestinya kontribusi swasta saat ini haruslah lebih besar. Ini bukan Cuma soal pajak dan PNBP, tetapi juga CSR dan kontribusi lainnya ke negara dan daerah," kata, Direktur Babel Resources Institute (BRiNST), Teddy Marbinanda.

“Asumsinya jika PT Timah Tbk berperan sebesar 37,1 persen ekspor timah, maka mestinya kontribusi perusahaan swasta sebesar 62.9 persen. Secara awam kita melihatnya seperti itu, kita bandingkan saja jumlah ekspor dan kontribusinya,” sambung Pengamat Pertambangan ini.

Menurut Teddy Marbinanda, kebijakan pajak maupun PNBP semua perusahaan perusahaan harusnya sama, tidak ada perbedaan antara PT Timah Tbk dan perusahaan swasta. 

Namun selama ini yang menjadi persoalan adalah pengawasan menjalankan regulasi pertambangan yang baik dan benar yang belum terwujud.

"Selama ini berapa yang smelter swasta bayarkan masih tertutup, publik kurang tahu. Fakta di lapangan, banyak timah yang diproduksi perusahaan swasta berasal dari IUP PT Timah Tbk, namun pada kenyataannya hal itu sulit dibuktikan," kata Teddy Marbinanda.

Menurutnya langkah Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin yang saat ini menjabat sebagai penjabat Gubernur Bangka Belitung sangat ditunggu.

"Apakah pengawasan terhadap RKAB timah lebih efektif, kita menunggu hasilnya," katanya.
Pada tahun 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kabarnya sudah menyetujui Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) produksi timah sebesar 45.000 ton kepada beberapa perusahaan swasta. Produksi sebesar 45.000 ton tersebut akan diekspor. (tea)

Halaman
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved