Wawancara Khusus Bangka Pos Group
Serahkan Uang Rp 50 Juta ke KPK, Suparlan: Saya Tidak Mau Menerima yang Bukan Hak Saya
Mantan Kepala Dinas PU Kota Pangkalpinang Suparlan Dulaspar blak-blakan terkait penyerahan uang Rp 50 juta ke KPK.
Penulis: Cepi Marlianto | Editor: fitriadi
lihat foto
Menurut saudara, uang Rp50 juta itu secara kualitatif banyak atau sedikit?
Banyak lah. Gaji saya sekitar Rp15 juta per bulan, artinya uang itu setara dengan tiga bulan gaji. Namun saya sudah merasa tidak enak dengan uang tersebut sehingga saya memutuskan untuk tidak menerimanya.
Saudara dituduh banyak orang membuat gaduh dengan menyerahkan uang tersebut ke KPK. Memangnya, setelah menyerahkan uang tersebut ke KPK, anda cerita kepada siapa saja?
Saya menerima uang itu pada 29 Desember 2021 dan pada hari yang sama, langsung konsultasi melalui online dengan KPK untuk proses menyerahkannya.
Saat diberi nomor rekening penyerahan, saya juga langsung menyetorkannya ke KPK. Setelah saya setorkan uang tersebut, saya tidak cerita ke siapa-siapa, sehingga saya juga heran kenapa jadi heboh.
Sekali lagi saya tegaskan, saya menyerahkan uang tersebut murni inisiatif saya, tanpa ada campur tangan pihak lain. Jelang pensiun, saya hanya ingin mengembalikan uang yang memang bukan menjadi hak saya.
Ada yang menyebut, langkah menyerahkan uang ke KPK ini semata-mata untuk politik?
Saya juga heran diisukan melakukan itu karena akan mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota 2024 nanti. Selama ini saya tidak pernah ngomong. Itu hanya prasangka orang.
Saya juga heran mengatakan apa yang saya lakukan untuk kepentingan saya di Pilkada, ini Pilkada yang mana?
Saya juga akan pensiun Juli tahun ini, kalau sudah pensiun siapa yang mau melirik saya. Juga perlu dicatat saya ini tidak punya partai, siapa lah saya ini kok dikaitkan dengan Pilkada.
Saya sama sekali tidak berpikir soal Pilkada 2024, meski saya juga tidak pernah tahu rahasia Allah.
Ada juga yang menganalisa, langkah ke KPK itu saudara lakukan lantaran sakit hati dirotasi dari posisi sebagai Kepala Dinas PU?
Itu analisa yang tidak berdasar. Uang itu diantarkan ke saya pada 29 Desember 2021, saat itu saya masih menjabat sebagai Kepala Dinas PU.
Saat menolak uang tersebut, kepada anak buah yang mengantarkan uang tersebut, saya sempat memberi arahan tentang rencana pembangunan Masjid Kubah Timah.
Saya baru dirotasi dari jabatan Kepala Dinas PU dua hari kemudian dan itu menurut saya adalah hal yang wajar. Mutasi ataupun rotasi adalah hal yang wajar.
