Berapa Gaji PPPK? Ini Bedanya dengan PNS soal Hak dan Sistem Pengangkatan

Besaran gaji PPPK

Sedangkan untuk gaji PPPK, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Berikut besaran gaji PPPK:

Golongan I: Rp 1.794-900 - Rp 2.686.200

Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900

Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200

Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600

Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700

Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800

Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.124.900

Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100

Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000

Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000

Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800

Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800

Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100

Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300

Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900

Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100

Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500.

Dalam Pasal 3 Perpres tersebut dijelaskan bahwa PPPK dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan PPPK

Dalam Perpres 98 Tahun 2020 pasal 4 ayat 1 juga menyatakan, WNI yang diangkat sebagai PPPK mendapatkan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS di instansi pemerintah tempat PPPK yang bersangkutan bekerja.

Baca juga: Cuaca Ekstrem di Arab, Kaki Jemaah Haji Indonesia Sampai Melepuh saat Keluar Masjid Nabawi

Apa saja tunjangan yang didapatkan PPPK? 

1. Tunjangan keluarga

2. Tunjangan pangan

3. Tunjangan jabatan struktural

4. Tunjangan jabatan fungsional, atau

5. Tunjangan lainnya.

Sebagai catatan, seperti yang disebutkan pada pasal keenam Perpres ini, gaji dan tunjangan PPPK dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan serta tidak ditanggung oleh pemerintah.

Jumlah PNS dan PPPK

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2021 menurun dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2020.

Penurunan jumlah PNS diketahui dari data statistik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.

Adapun data statistik Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode Juni-Desember 2021.

BKN mencatat, jumlah PNS pada 2021 sebanyak 3.995.634 orang, atau turun 4,1 persen dibandingkan dengan jumlah PNS pada tahun 2020 yang mencapai 4.168.118.

Kompas.com pada Jumat (4/3/2022) memberitakan, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama melalui keterangan tertulis mengatakan, perbedaan jumlah PNS yang pensiun dengan yang diterima menjadi penyebab penurunan tersebut.

"Penurunan angka PNS aktif disebabkan oleh jumlah PNS yang pensiun setiap tahun lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan CPNS yang diselenggarakan pada tahun tersebut," kata Satya.

Baca juga: Pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja Pernah Terlibat Pengeboman Candi Borobudur

Berbeda dengan PNS, jumlah PPPK diprediksi akan terus naik. Hingga Desember 2021, jumlah PPPK sebanyak 50.553.

Menurut Satya, peningkatan jumlah PPPK sesuai dengan target pemerintah dalam memodernisasi birokrasi, salah satunya dengan menerapkan komposisi jumlah PPPK yang lebih besar daripada jumlah PNS.

"Tidak hanya itu, sampai tahun 2023, pemerintah juga akan menata kembali kebutuhan jenis pekerjaan ASN berbagai lini di semua instansi, sehubungan dengan transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," ujar Satya.

Dari aspek pendidikan, PNS didominasi oleh lulusan jenjang pendidikan Sarjana (S1-S3) yakni sebesar 67,6 persen atau 2.702.464.

Disusul jenjang Diploma I–IV sebesar 15,1 persen atau 604.725, serta jenjang SD–SMA sebesar 17,2 persen atau 688.445.

Sementara itu, PPPK didominasi kelompok usia 41-50 tahun, diikuti usia 31-40 tahun, dan 51-60 tahun.

Dari aspek pendidikan, PPPK juga didominasi jenjang pendidikan Sarjana, disusul jenjang Diploma II-IV, dan jenjang pendidikan SMP-SMA.

Berdasarkan jenis jabatan, PPPK di Indonesia paling banyak menduduki jabatan fungsional yakni jabatan Tenaga Guru sebesar 33.984, Tenaga Penyuluh Pertanian sebesar 11.429, dan Tenaga Kesehatan sebesar 2.328.

Disusul Tenaga Pendidik dan Dosen, dan Tenaga Teknis lainnya. Sebagian kecil PPPK juga menduduki jabatan struktural, yakni Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di tingkat JPT Madya.

Adapun PPPK di Indonesia terbanyak bekerja di instansi pemerintah daerah, yakni sebesar 94 persen atau 47.749, sedangkan PPPK yang bekerja di instansi pemerintah pusat sebesar 6 persen atau setara 2.804.

(Kompas.com/Dandy Bayu Bramasta/Ade Miranti Karunia)