Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Hanya 8 Panti Pijat yang Kantongi Izin di Pangkalpinang , Panti Pijat Plus-plus Bakal Dipaksa Tutup

Dia menegaskan, pihaknya akan mencabut perizinan panti pijat mesum atau plus-plus.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: Novita
Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Yan Rizana 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mencatat, berdasarkan data Online Single Submission (OSS), terdapat 8 panti pijat yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Yan Rizana, mengatakan, pihaknya mengecam panti pijat yang tidak mengantongi izin namun nekat beroperasi.

"Kemudian, kami akan mencabut izin panti pijat yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha dan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) untuk terapis dan melakukan praktik pijat di luar ketentuan praktik kesehatan, misalkan prostitusi," kata Yan kepada Bangkapos.com, Senin (18/7/2022).

Dia menegaskan, pihaknya akan mencabut perizinan panti pijat mesum atau plus-plus. Apalagi, panti pijat mesum yang nekat beroperasi tanpa mengantongi izin, akan segera ditertibkan.

"Untuk panti pijat yang plus-plus akan kami cabut perizinan berusahanya. Dan mungkin dapat dikenakan pasal prostitusi pada KUHP jika terbukti melakukan praktik prostitusi. Dan kami akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk menertibkan," jelasnya.

Izin usaha panti pijat, imbuh Yan, dapat dibuat melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 86902.

"Izin tersebut terbit otomatis dengan kategori risiko menengah rendah (terbit otomatis). Sedangkan untuk tenaga terapis diproses melalui sistem SiCantik untuk mendapatkan STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional). Semua terapis wajib memiliki STPT, semua kontrol (pengawasan, pembinaan, usulan pembekuan izin, dan lain-lain) berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan," paparnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved