Berita Bangka Barat
Ditemukan Dapur Fiktif dan Menu Tak Variatif di Program MBG Bangka Barat, Sekda: Itu Data Lama
saat ini dapur SPPG yang beroperasi baru satu unit, yaitu di Kecamatan Kelapa, sementara kecamatan lainnya masih dalam tahap ...
Penulis: Riki Pratama | Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Barat, M. Soleh, menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas lanjutan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum berjalan merata di wilayah Bangka Barat.
Rapat tersebut digelar di Ruang OR I Setda Pemkab Bangka Barat, Rabu (8/10/2025). Dalam rapat terungkap sejumlah temuan terkait pelaksanaan program MBG di lapangan, seperti lokasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak sesuai titik koordinat (maps tidak tepat), data penerima yang belum valid, SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga menu makanan yang kurang variatif.
Menanggapi hal itu, Sekda Bangka Barat, M. Soleh, menyebut seluruh temuan tersebut telah menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah bersama satuan tugas MBG.
"Fiktif itu mungkin data lama, sekarang sudah semua terdata di Badan Gizi Nasional (BGN). Lalu variatif menu memang itu temuan dan kita mengingatkan mereka, agar dapat secara variatif, sehingga tidak bosan," kata Sekda Bangka Barat, M Soleh, kepada Bangkapos.com, Rabu (8/10/2025) di kantor Bupati.
Soleh menjelaskan, saat ini dapur SPPG yang beroperasi baru satu unit, yaitu di Kecamatan Kelapa, sementara kecamatan lainnya masih dalam tahap persiapan.
"Kita kembalikan ke BGN kita siap mensuport, apapun, sehingga pelaksanaan berjalan dengan baik. Kita sebagai Satgas memonitoring sampai sejauh mana, kesiapan pelaksaan MBG di wilayah kita," katanya.
Dia menegaskan, setiap dapur MBG, diminta harus memenuhi kelayakan sesuai dengan ketentuan dari BGN.
"Dapur itu harus memenuhi laik higiene sanitasi, itu dilakukan dinas kesehatan," katanya.
Ia menegaskan, dapur yang menyajikan makan bergizi gratis (MBG) di Bangka Barat, diharapkan mendapatkan sertifikat kelayakan tersebut. Pemerintah daerah menargetkan semua dapur dapat memenuhi syarat kelayakan sertifikasi secepatnya.
"Jalan satu di Kecamatan Kelapa, dalam proses," katanya.
Soleh, juga menegaskan dalam pelaksaan program MBG, petugas dapur harus dapat benar-benar menyiapkan makanan yang sehat dan terhindar dari bebagai persoalan.
"Kita imbau betul masak sesuai waktu yang tepat. Jangan tengah malam dan distribusi yang tepat. Program MBG ini tergantung di BGN, melalui petugas yang ada di sini. Jadi setiap SPPG ada ahli gizi yang mereka rekrut," tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan untuk beberapa kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, hingga kini baru berjalan di satu kecamatan. Keterlambatan ini tak diketahui penyebabnya, apakah persoalan anggaran atau persoalan teknis lainnya.
Program pemberian makan bergizi gratis (MBG) ke pelajar di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, baru dilakukan di Kecamatan Kelapa, dengan melayani 22 satuan pendidikan dengan total 3.195 siswa.
Program itu berjalan dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan dapur mitra penyedia MBG baru tersedia satu unit, berlokasi di Kecamatan Kelapa. Satuan pendidikan yang menerima program MBG di Kecamatan Kelapa, terdiri dari 4 PAUD, 4 TK, 2 MI, 6 SD, 2 SMP, 1 MTs, dan 2 SMA. (Bangkapos.com/Riki Pratama)
Bangkapos/Riki
Sekda Bangka Barat, Soleh.
Lahan Bekas Tambang Disamping Polres Bangka Barat Seluas 1,8 Hektar Ditanami 30.000 Bibit Jagung |
![]() |
---|
PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bangka Barat Tunggu NIP Keluar dari BKN |
![]() |
---|
Dukung Timnas Indonesia, Kapolres Babar Yakin Menang Lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia |
![]() |
---|
Bangka Barat Jadi Tuan Rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits Tingkat Provinsi Babel |
![]() |
---|
Bupati Bangka Barat Harap Kenaikan Harga Timah Jadi Titik Temu dan Dongkrak Ekonomi Masyarakat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.