Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Kantor PDAM Digeledah Tim Pidus Kejari, Ini Pendapat Akademisi Hukum

Dosen Fakultas Hukum Rio Armanda Agustian menyebut penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: nurhayati
Dok/Rio
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rio Armanda Agustian 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Terkait pengeledahan yang dilakukan Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pangkalpinang, Jumat (5/8/2022) di Kantor PDAM Kota Pangkalpinang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rio Armanda Agustian menyebut penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. 

Bahkan kata Rio tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan sesuatu.

Sebelumnya, sejumlah berkas dan alat bukti berupa peralatan yang sempat diadakan pihak PDAM Pangkalpinang disita tim Pidsus.

"Sebagaimana ketentuan Pasal 32 KUHAP untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini,"  kata Rio kepada Bangkapos.com, Jumat (5/8/2022).

Baca juga: BREAKING NEWS: Kantor PDAM Pangkalpinang Digeledah Tim Pidsus Kejari Pangkalpinang

Baca juga: Ini Sejumlah Objek yang Disorot Pidsus Kejari dalam Kasus Dugaan Korupsi PDAM Pangkalpinang

Menurutnya, penggeledahan seperti itu jika dilaksanakan yang dicari dalam proses penyitaan oleh penyidik adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

"Tata cara penggeledahan Penggeledahan dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP, yang berbunyi, dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan," jelasnya.

Sedangkan penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP berbunyi kata Rio, keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

"Sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. Bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat," bebernya.

Menurut  Rio, hal mendesak ini dilakukan jika ditempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

"Penyidik dapat melakukan penyitaan sesuai dengan kewenangnya. Sedangkan untuk barang-barang yang sudah disita dapat dibuatkan berita acara oleh penyidik perkara tersebut yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, dan ditandatangani juga oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindakan penyitaan tersebut tersebut," ungkap Rio.

Baca juga: Apa Kasus PDAM Pangkalpinang sehingga Digeledah Kejaksaan Hari Ini? Plt Direktur Buka Suara

Baca juga: Ini Kali Kedua Pihak PDAM Pangkalpinang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi

Dia menegaskan, dengan penggeledahan dadakan itu belum tentu masuk dalam tindak-tindak korupsi, berdasarkan Pasal 39 KUHAP Ayat 1 yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana.

"Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana dan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan," paparnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved