Bangka Pos Hari Ini

Kenaikan Harga BBM Berpotensi Sulut Keresahan, Ombudsman Sarankan Harga Pertalite Jangan Naik

Berdasarkan kajian cepat yang dilakukan Ombudsman, mayoritas pembeli di SPBU merupakan pengguna pertalite dan solar dengan angka di atas 70 persen.

Editor: Novita
Bangkapos.com/Sela Agustika
Pengendara antre BBM jenis pertalite di SPBU Ahmad Yani, Pangkalpinang, Selasa (23/8/2022). Ombudsman menyarankan pemerintah mengurungkan wacana menaikkan harga BBM bersubdisi pertalite dan solar. 

"Setiap bulan (konsumsinya) 2,4 juta kl. Kalau ini diikuti, bahkan akhir September ini habis untuk (kuota) pertalite," ujarnya.

Menurut dia, bersamaan dengan itu, anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp502 triliun tahun ini, juga akan habis pada Oktober. Dengan demikian, tentunya akan diperlukan anggaran subsidi dan kompensasi energi tambahan untuk menambal sisa waktu yang ada hingga akhir tahun.

"Yang terjadi sekarang, dengan pemulihan ekonomi, konsumsi dan subsidi yang masih tinggi, konsumsi solar dan pertalite diperkirakan jauh melampaui apa yang ada di APBN," ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, perkiraan ini didasarkan pada data realisasi konsumsi bahan bakar jenis ini selama tujuh bulan awal tahun ini, di mana telah jauh melampaui separuh target APBN.

Ia menjelaskan, realisasi konsumsi solar pada Januari hingga Juli tahun ini sudah mencapai 9,88 juta kiloliter atau 65 persen dari kuota. Dengan itu, dia memproyeksi konsumsi solar akan mencapai 17,44 juta kiloliter atau 115 persen dari kuota hingga akhir tahun.

Sekadar diketahui, kuota penyaluran solar bersubsidi dalam target APBN tahun ini sebesar 15,10 juta kiloliter. Sri Mulyani menambahkan, realisasi konsumsi pertalite pada Januari hingga Juli tahun ini sudah mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota.

Atas dasar itu, dia memproyeksi konsumsi pertalite akan mencapai 29,07 juta kiloliter atau 126 persen dari kuota pada akhir tahun. Kuota penyaluran pertalite bersubsidi dalam target APBN tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter.

Banyak Dinikmati Orang Kaya

Bendahara Negara itu mengatakan, pada dasarnya konsumsi pertalite dan solar yang sudah hampir memenuhi batas kuota itu, lebih banyak dinikmati orang kaya. Artinya, hanya sedikit dari anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang dinikmati oleh orang miskin.

Sri Mulyani menjelaskan, dari anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp502,4 triliun, di antaranya mencakup alokasi untuk pertalite sebesar Rp93 triliun dan alokasi untuk solar Rp143 triliun.

Sayangnya, anggaran pertalite dan solar itu malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, sebab banyak orang dengan daya ekonomi yang mampu lebih memilih mengonsumsi BBM bersubsidi.

"Solar dalam hal ini dari Rp143 triliun itu sebanyak 89 persen atau Rp127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya," kata Sri Mulyani.

Begitu pula dengan pertalite, dari anggaran Rp93 triliun yang dialokasikan, sekitar Rp 83 triliun dinikmati oleh orang kaya. Masyarakat yang memang berhak mendapat subsidi dan kompensasi energi hanya menikmati sedikit.

"Dari total pertalite yang kita subsidi itu Rp83 triliunnya dinikmati 30 persen terkaya," ucap Sri Mulyani.

Ia menyebutkan, jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh orang kaya, sama saja artinya negara malah memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak alias tidak tepat sasaran.

Sumber: bangkapos
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved