Harga BBM Resmi Naik, Pemerintah Janjikan Tiga Bantuan Subsidi BBM Berikut Sistem Penyalurannya

BANGKAPOS.COM -- Sabtu, 3 September 2022, sekitar pukul 14.30 WIB, pemerintah resmi menaikan harga BBM di Indonesia yang berlaku mulai kemarin.

Sebagaimana diketahui, harga BBM jenis solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Sementara pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Sedangkan Pertamax naik menjadi Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500 per liter.

Kenaikan harga tiga jenis BBM ini diumumkan pemerintah sebagaimana dilansir di YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Inilah Mobil dan Motor yang Tak Boleh Lagi Beli Pertalite Mulai September 2022, LCGC Amankah?

Baca juga: TKW Cantik Ini Hanya Bekerja Sebagai ART, Tapi Raup Rp 20 Juta Per Bulan, Ternyata Ini Sampingannya

Baca juga: Harga Resmi BBM Pertalite Hingga PertaminaDex & Daftar Motor-Mobil yang Bakal Dilarang Isi Pertalite

Baca juga: 5 Bacaan Doa Agar Terlihat Cantik dan Bercahaya, Aura Wajah Terpancar Setiap Hari

Baca juga: Tiba-tiba Raffi Posting Foto Ayu Ting Ting Meski Nagita Perang Dingin, Ternyata Lagi Bersaing ini

Tak hanya BBM subsidi, pemerintah juga menaikkan harga BBM nonsubsidi yaitu Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi lantaran harga minyak mentah yang terus menanjak di level USD 90 hingga USD 100 per barel.

Indonesia memberikan subsidi pada produk BBM dengan kualitas lebih rendah seperti solar dan atau pertalite dengan nilai oktan (RON) 90.

Sebelumnya, pemerintah juga menjanjikan kepada masyarakan mengenai bantuan sosial atau bantuan subsidi BBM yang akan dilaurkan bulan September 2022 ini.

Adapun tiga bansos yang akan disalurkan yakni sebagai berikut:

1. BLT Rp 600 Ribu

Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12,4 triliun.

Bansos ini menyasar 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BLT akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia.

Baca juga: Harga BBM Naik 7 Kali di Era Jokowi jadi Presiden, dari Premium Rp 6.500 hingga Pertalite Rp 10 Ribu

Baca juga: Inilah Besaran Gaji yang Didapatkan TKW Sebagai ART, Salon dan Perawat di Arab Saudi, Menggiurkan

Baca juga: Doa Siang Hari, Mohon Ampunan dan Memohon Rezeki yang Terus Mengalir Tanpa Henti

Baca juga: Komnas HAM Akui Ferdy Sambo Bos Mafia: di Rekonstruksi Aja Jalan dengan Gagah

Baca juga: Cerita Luna Maya, Ngaku Kecewa, Adu Akting Dengan Reza Rahadian Ternyata Tak Kebagian Adegan ini

"Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp 150 ribu selama empat kali,"

"Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua,” terang Sri Mulyani.

2. BSU Rp 600 Ribu

Selanjutnya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan dengan alokasi anggaran Rp 9,6 triliun.

Bantuan ini disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

BSU akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp 600 ribu.

"Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," ungkap Menkeu.

"Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya, sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," sambungnya.

Baca juga: Wujud Iphone 14 Bocor Duluan, Tampilkan Layar Punch Hole yang Dapat Bertransisi, Rilis Pekan Depan

Baca juga: Bacaan Doa Pelancar Rezeki yang Dibaca saat Keluar Rumah dan Doa Pendek Utang Segunung Cepat Lunas

Baca juga: Pengakuan Hotman Paris, Ditawari Jadi Pengacara Ferdy Sambo Tapi Menolak, Ternyata Ini Alasannya

Baca juga: Jefri Nichol sampai Minta Maaf, Dikira Anak Ferdy Sambo Ngamuk di Kelab Ternyata Salah Orang

Baca juga: 10 Doa Mendatangkan Rezeki dan Kesuksesan Dalam Hidup, Termasuk Dimudahkan Rezeki sebelum Aktivitas

3. Bansos dari Pemda

Pemerintah Daerah (Pemda) diminta menyiapkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.

Subsidi ini diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan, dan untuk perlindungan sosial tambahan.

Pemda juga diminta agar melindungi daya beli masyarakat.

"Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," kata Sri Mulyani.

Ia berharap, bantuan ini dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi beban masyarakat, sekaligus mendukung masyarakat yang menghadapi tekanan akibat kenaikan harga.

Bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM dari anggaran Rp24,17 Triliun siap disalirkan sebagai bentuk meringankan beban masyarakat terhadap kenaikan harga BBM.

Penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM dilakukan bersamaan dengan pemberian bansos rutin untuk masyarakat.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Sistem penyaluran bansos pengalihan subsidi BBM

Menurut Risma, bansos pengalihan subsidi BBM akan disalurkan dalam dua termin.

Masing-masing akan diserahkan sebesar Rp300 ribu.

Dengan demikian, total setiap penerima akan mendapatkan BLT pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600.000.

Adapun bansos pengalihan subsidi BBM yang diberikan sejumlah Rp600 ribu dan disalurkan dalam dua termin.

"Nanti yang satu kalinya saya akan lihat kondisi perekonomiannya, kita harus serahkan bulan apa." kata Risma.

Dilanjutkan Risma, bansos tersebut bakal disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) lewat PT Pos Indonesia.

"PT Pos punya kewajiban ngantar, meskipun mereka (penerima) enggak keberatan datang ke kantor pos, tapi PT Pos kewajibannya melaporkan kepada saya itu foto rumah sama foto dia di rumah itu," ujar Risma, melansir dari Kompas.com.

Menurut dia, hal itu dilakukan supaya penyaluran bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran.

"Karena pengalaman kita dengan PT Pos, sampai yang terjauh begitu, enggak sampai dua minggu kita sudah kelar, ya," tambah Risma.

Risma menyampaikan, total ada 20,65 juta penerima manfaat yang akan mendapatkan BLT pengalihan subsidi BBM.

Data yang dijadikan rujukan pemerintah untuk penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM adalah data terakhir per September 2022.

(Bangkapos.com/Widodo)