DPRD Ingatkan Pemkot Pangkalpinang Atasi Banjir, Dwi Pramono: Hal Ini Jangan Dibiarkan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung mengingatkan pemerintah setempat untuk tetap menjalankan program-program pengurangan banjir menjelang akhir tahun 2022 ini.

Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dwi Pramono mengungkapkan, sampai saat ini masih terdapat beberapa titik rawan banjir di Kota Pangkalpinang.

Terlebih saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur ibu kota Kepulauan Bangka Belitung. Dimana daerah tersebut menjadi kawasan langganan banjir setiap kali turun hujan.

"Kami mengingatkan saudara walikota bahwasanya sampai hari ini masih ada titik rawan banjir yang menjadi langganan setiap musim hujan," kata dia kepada Bangkapos.com, Selasa (13/9/2022).

Dwi Pramono menilai, dari periode Januari-September 2022 ini persoalan banjir masih belum terselesaikan oleh pemerintah kota. Hal itu sebagaimana tema pembangunan yang diusung pada tahun 2022 ini.

Maka dari itu pihaknya menyarankan beberapa titik rawan banjir tersebut menjadi skala prioritas dalam penanganannya. Jangan sampai permasalahan ini dibiarkan secara terus menerus tanpa ada penyelesaian.

"Artinya persoalan banjir sampai hari ini belum terselesaikan, sebagaimana tema pembangunan yang diusung pada tahun 2022 adalah penguatan pembangunan ekonomi dan kesehatan masyarakat menuju daya saing daerah," terang Dwi Pramono.

Di samping itu, pihaknya juga mengingatkan pemerintah kota tentang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah.

Terutama alat CT Scan, dimana dengan penambahan gedung baru tentunya harus memiliki fasilitas yang lengkap agar pelayanannya lebih maksimal.

Dimana kesehatan menjadi urusan wajib pemerintah, terlebih untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kekurangan RSUD, sehingga bisa melengkapi dan memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

"Tentang pelayanan dan peralatan kesehatan di RSUD Depati Hamzah terutama alat CT Scan apakah dapat ditambah, mengingat urusan kesehatan ini adalah urusan wajib pemerintah," bebernya.

Kendati demikian kata Dwi Pramono, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 yang sudah disahkan pada rapat paripurna Senin (12/9) kemarin harus memperhatikan strategi pembangunan dan segala prioritas kegiatan. Agar hal tersebut tepat sasaran, ini adalah merupakan aktualisasi komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berikut saat kondisi pandemi Covid-19 pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi mengalami peningkatan bahkan melampaui target. Kemudian kebijakan umum anggaran belanja daerah Kota Pangkalpinang dari sektor belanja mengalami peningkatan.

"Kami menyarankan agar sektor belanja ini betul-betul menyentuh dan memberi manfaat kepada masyarakat, seperti belanja hibah, kemudian belanja modal jalan, jaringan dan irigasi," kata Dwi Pramono.

Drainase Jadi Perhatian

Hal senada turut diungkapkan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Rudi Kurniawan Yahya. Menurutnya dalam rangka pencegahan dan penanganan banjir perlu adanya perbaikan pada drainase di beberapa titik rawan banjir. Tentunya harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.

"Musim hujan yang sulit diprediksi ini harapan kami drainase di titik banjir yang belum menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk segera diperbaiki," kata Rudi Kurniawan.

Rudi Kurniawan menyebut, dana yang dianggarkan dalam rancangan APBD perubahan tahun 2022 ini, baik bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer yang sudah disepakati harus dapat dioptimalkan.

Penggunaan anggaran ini untuk program-program kegiatan, sesuai dengan jadwal dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat banyak. Khususnya anggaran pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

"Serta penyesuaian terhadap kenaikan BBM yang sangat memberatkan sekali bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah akibat dari kebijakan ini," sebutnya.

Fraksi Partai Demokrat juga mendukung pemerintah kota dalam menciptakan investasi perusahaan di daerah. Hal ini agar sesuai dengan belanja pegawai yang dianggarkan Rp424 miliar dan belanja modal sebesar Rp194 miliar.

Maka dari itu, dalam kondisi seperti saat ini kalau dalam implementasinya tidak menyentuh dengan masyarakat maka perlu adanya efisiensi pengelolaan. Begitu pula terkait dengan pohon-pohon di pinggir jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi masyarakat dan rumah penduduk.

"Sebaiknya pemerintah Kota Pangkalpinang agar dapat segera melakukan pemangkasan atau penebangan," kata dia.

Anggaran Harus Dikelola Semaksimal Mungkin

Juru Bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Jamaludin menegaskan, penggunaan anggaran pada perubahan APBD tahun 2022 harus dikelola semaksimal mungkin.

Dimana APBD mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ke depan, penyelesaian yang dilakukan dalam perubahan ini diharapkan dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Pangkalpinang.

"Oleh sebab itu kami berharap agar pemerintah daerah untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan daerah secara benar, tepat sasaran, tepat jumlah, tempat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ucap Jamaludin.

Pihaknya menekankan, setiap perangkat daerah untuk dapat mengelola anggaran tahun 2022 ini agar dapat digunakan dengan tepat waktu. Sehingga apa yang dijadikan visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat terealisasi dengan baik.

Begitu dengan pola anggaran yang hendak dicapai di kemudian hari, bukan hanya sebatas terserapnya anggaran. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana penyerbuan anggaran mampu melahirkan efek positif.

"Terutama dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah Kota Pangkalpinang," kata dia.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)