Gibran Tak Khawatir Data Pribadinya Disebar Hacker: Apa Gunanya, Semua Sudah Tahu

“Yang pasti data itu tidak ada di Kominfo,” kata Johnny di Nusa Dua, Bali.

Namun demikian , kata Johnny, atas mandat peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) harus melakukan audit untuk mencari tahu data itu sebenarnya apa statusnya.

“Kalau benar terjadi kebocoran data dan ketidakpatuhan oleh PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik), Kominfo sebagai regulator akan melakukan audit teknologi security di PSE tersebut,” kata Johnny.

Adapun Kominfo dalam keterangan resminya mengatakan sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber data dan hal-hal lain terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut.

Kominfo juga mengaku tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.

“Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo,” kata Humas Kominfo dalam pernyataan resminya.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyoroti kasus kebocoran data 1,3 miliar nomor telepon seluler di Indonesia dan diduga dijual di sebuah forum online Breached Forums.

“Walaupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum selesai, tapi kebocoran data ini harus diproses secara hokum,” kata Hasanuddin.

Politisi senior PDI Perjuangan ini mengungkap ada sekian ratus juta pemilik data atau subjek data yang sudah tentu merasa dirugikan. Dia menegaskan, sumber kebocoran data ini harus diungkap dan ditelusuri.

“Kalau sumber kebocorannya berasal dari oknum Kominfo, maka oknum tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban,” ujar Hasanuddin.

(*/)

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com