KPK Tunggu Kedatangan Lukas Enembe, Transaksi Perjudian Gubernur Papua Diusut

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Gubernur Papua Lukas Enembe diduga terlibat kasus gratifikasi.

Lukas Enembe juga diduga terlibat kasus transaksi perjudian kasino bernilai ratusan miliar.

Kini, sebagian rekening Lukas Enembe diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lukas Enembe pun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK masih mendalami dugaan transaksi perjudian ratusan miliar yang dilakukan tersangka gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Temuan tersebut dilaporkan PPATK bahwa ada dana dari rekening politisi Partai Demokrat itu ke sebuah kasino.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya bisa saja menyetop perkara gratifikasi Lukas Enembe asalkan dia mau membuktikan sumber uang miliaran rupiah seperti diungkap PPATK.

Baca juga: 11 Detik Video Gisel dan Wijin Viral di TikTok Jadi Sorotan, Terciduk Manja dan Nempel Mulu

Baca juga: Wendy Walters Ubah Caption Foto Pernikahan dengan Reza Arap: Terimakasih Atas Traumanya

Baca juga: Kisah TKW di Taiwan Ini Mau Tidur Satu Kamar Bahkan Satu Ranjang dengan Majikan Pria

"KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3, kalau nanti dalam proses penyidikan Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar," kata Alex dikonfirmasi Selasa (20/9/2022).

Untuk mencapai tahapan tersebut, Alex menginginkan Lukas Enembe dapat bersikap kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK.

"Misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan," tuturnya.

Ia berharap Lukas Enembe bisa hadir langsung menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK, lanjut Alex, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan proses pemeriksaan bisa saja dilakukan di Jayapura, Papua.

Namun lembaga antirasuah ini berharap Lukas Enembe turut menenangkan masyarakat Papua atas gejolak yang terjadi.

"Kalau nanti misalnya Pak Lukas ingin berobat, kami juga pasti akan memfasilitasi. Hak-hak tersangka akan kami hormati. Itu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Lukas Enembe, kepada masyarakat Papua, dan juga PH Lukas Enembe," kata Alex.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe bukan baru terjadi menjelang pemilu 2024.