Selamatkan Honorer dari PHK Massal, Kepala Daerah dan DPRD Diminta Kompak Tolak Penghapusan Honorer

“Alhamdulillah, usulan kami agar hononer tidak dihapus dikabulkan dan disetujui oleh seluruh Ketua DPD PDI Perjuangan seIndonesia,” imbuh Didit.

Mantan Ketua DPRD Bangka Belitung ini, berharap melalui Rakernas ini, DPP bisa mengakomodir usulan penolakan penghapusan honorer ini melalui Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.

Kemudian, menyampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan-RB) agar kebijakan tersebut dibatalkan.

“Dalam rapat Komisi 1, saya sampaikan kenapa mesti dibatalkan penghapusan honorer, karena kondisi ekonomi kita belum begitu baik pasca pandemi Covid-19. Namun jika tetap dilakukan, justru akan membuat angka pengangguran melonjak, di sisi lain jumlah lowongan kerja tak sebanding dengan jumlah honorer yang putus kerja nantinya,” ungkap Didit.

Selain itu, menurutnya penghapusan honorer akan berdampak terhadap tingkat daya beli masyarakat.

“Kalau penghapusan honorer kami tidak setuju, namun jika hanya pengurangan, itu sah-sah saja tergantung kebijakan masingmasing daerah menyesuaikan kekuatan anggaran masing-masing,” tegas Didit.

Menurutnya, tenaga honorer ini datanya sangat banyak seluruh Indonesia, jika dihapus, bayangkan begitu banyak pengangguran, di satu sisi saat ini, belum maksimalnya lapangan kerja yang ada.

“Dengan aspirasi masyarakat yang kita bawa, alhamdulillah seluruh DPD se-Indonesia serta kepala daerah dari PDI Perjuangan antusias dan setuju jika penghapusan honorer dibatalkan. Kebetulan dalam rapat Komisi 1 ini dipimpin oleh Arif Wibowo Anggota Komisi II DPR RI sekaligus penasihat tenaga honorer seluruh Indonesia dan anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning yang akan memperjuangkannya melalui fraksi,” ungkap Didit

Lebih jauh, Didit menerangkan terkait rencana penghapusan honorer bakal menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya angka pengangguran di Bangka Belitung maupun Indonesia.

“Nah, coba kita bayangkan untuk satu Kabupaten Bangka aja ada 4.000-an pegawai honorer, bisa kita asumsikan pegawai honorer se Babel ini sebanyak 30.000-an orang. Jika itu yang diberhentikan maka ini akan menganggu tingkat daya beli masyarakat,” kata Didit.

Dia menjelaskan, pihaknya telah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan cara konsultasi kepada DPP
PDI-P serta Kemenpan-RB dan pada Rakernas.

“Kami mengajak semua partai politik yang mempunyai kursi di parlemen maupun kementerian, yok sama-sama lah kita bersama untuk menyampaikan kepada DPP masing-masing agar kebijakan ini dapat dievaluasi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” imbaunya.

Jangan Ada PHK

Sebelumnya Ketua DPRD Bangka Belitung Herman Suhadi mengharapkan pemerintah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada ribuan tenaga honorer di Pemprov Bangka Belitung.

“Tahun 2023 nanti kan hanya ada status pegawai namanya ASN, PPPK, tidak ada honorer tetapi outsourcing. Kita meminta tidak ada pemutusan hubungan kerja, apabila honorer tidak dapat PPPK di-outsourcingkan, jangan sampai ada pemutusan kerja,” kata Herman kepada Bangka Pos, Selasa (13/9/2022) lalu.