Selamatkan Honorer dari PHK Massal, Kepala Daerah dan DPRD Diminta Kompak Tolak Penghapusan Honorer

Herman menegaskan hal itu agar honorer yang bekerja sehari-hari di Pemprov Bangka Belitung masih dapat tetap bekerja dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan.

“Apabila tidak bisa menjadi ASN atau PPPK paling tidak di-outsourcing. Intinya tidak ada pemutusan kerja para honorer yang telah bekerja setiap hari,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku pihaknya belum mengetahui tindak lanjut berkaitan dengan seleksi
P3K di lingkungan Pemprov Bangka Belitung.

“Sampai hari ini saya tidak mendapatkan suratnya, apakah kami ikut di dalam. Artinya tidak ikut disertakan, kami hanya mengawasi dan itu sudah tugas melekat kami. Tentunya kami melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan itu,” katanya.

Senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung  Adet Mastur.

Ia mengatakan, apabila hubungan kerja honorer diputus, akan membuat masalah baru.

Masalah meningkatkan angka pengangguran di Bangka Belitung akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer.

“Bukan hanya 4.000 orang, karena belum anak istrinya. Ini menjadi tangungjawab kita. Karena pengangguran meningkat. Jadi DPRD berupaya semaksimal mungkin mempertahankan honorer di Pemprov Babel ini, bakal kita cari solusinya mengenai anggaran,” jelas Adet.

Ia menegaskan kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak dapat sepenuhnya disetujui pemerintah
daerah, karena tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja pemda.

“Walaupun ini kebijakan pusat, tetapi daerah juga punya kebijakan. Kebijakan pusat ingin menjadikan tenaga honor ini PPPK, bukan menghilangkan. Tetapi yang belum memenuhi atau tidak lulus PPPK tetap kita pertahankan,” tegas Adet.

Lebih jauh, Adet berpendapat terdapat beberapa sektor pekerjaan yang masih membutuhkan tenaga honorer, seperti posisi guru, bendahara, dan tenaga teknis lainnya.

“Kita lihat beban kerja di OPD Babel masih kurang. Seperti guru, bendahara, tenaga teknis kurang, yang jelas mana tidak lulus PPPK nanti tetap kita pertahankan,” ujarnya.

Dia menegaskan, menolak rencana penghapusan tenaga honorer bukan tanpa alasan. Tetapi menilai
masih dibutuhkan tenaga honor untuk membantu kinerja pemda.

“Tenaga honorer masih dibutuhkan untuk di Babel. Kita juga telah sampaikan ke pemerintah pusat melalui Komisi I DPRD Babel, sudah beberapa kali. Lewat media ini juga mungkin kami sampaikan lagi,” kata Adet. (riu)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut,
tengah menyiapkan solusi atas keberatan pemerintah daerah terhadap rencanapenghapusan tenaga honorer
pada tahun 2023 mendatang.

Baca juga: Pemkot Pangkalpinang Percepat Pendataan Tenaga Non-ASN, Sudah Capai 70 Persen

Baca juga: Gebyar Pesta Rakyat 4 Tahun Bangka Setara Digelar Sepekan, Ada Jalan Sehat hingga Festival Kuliner