Breaking News:

Bangka Pos Hari Ini

Selamatkan Honorer dari PHK Massal, Kepala Daerah dan DPRD Diminta Kompak Tolak Penghapusan Honorer

Penolakan terhadap rencana pemerintah pusat menghapus pegawai honorer di pemerintah daerah (Pemda) semakin menguat.

Editor: nurhayati
Bangkapos.com
Bangka Pos Hari Ini, Rabu, 21 September 2022. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penolakan terhadap rencana pemerintah pusat menghapus pegawai honorer di pemerintah daerah (Pemda) semakin menguat. Tidak terkecuali di Provinsi Bangka Belitung.

Ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, bahkan mengajak seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Bangka Belitung, untuk kompak meminta pemerintah pusat mengkaji kembali terkait penghapusan tenaga honorer.

Diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018, dan terbaru lewat surat edaran bernomor                B/185/M.SM.02.03/2022 mewajibkan Pemda untuk menghapus pegawai honorer atau non-ASN di wilayah kerjanya.

Penghapusan tenaga honorer ini bakal dilakukan pada 28 November 2023.

Dengan kata lain, yang nantinya bekerja di pemerintahan daerah hanya ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jika benar terealisasi, penghapusan honorer akan menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya angka pengangguran massal di Indonesia, terkhusus di Bangka Belitung,” kata Didit kepada Bangka Pos, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Cuaca Hari Ini 7 Daerah di Bangka Belitung Diprediksi Hujan Ringan Hingga Lebat

Baca juga: Dugaan Korupsi Bantuan Dana Parpol, Baru Satu Partai Politik Diusut Jaksa, Begini Kata Kasi Pidsus

Menurut Didit, walaupun ada program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ia meyakini tidak dapat menampung semua pegawai honorer yang kena pemutusan hubungan kerja.

Didit menegaskan, pembatalan program pemberhentian honorer di seluruh Indonesia perlu adanya kekompakan baik kepala daerah dan pimpinan legislatif di Bangka Belitung.

“Saya mengajak, mari kita bersama memberi gambaran kepada pusat, bahwa hal ini belum tepat untuk dilakukan dengan situasi kondisi ekonomi yang belum mendukung. Namun, hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja, perlu seluruh kepala daerah dan pimpinan-pimpinan legislatif untuk menyampaikan kajian ini ke Kemenpan-RB maupun pemerintah pusat,” tegasnya.

Didit tidak menampik, kalau pembiayaan tenaga honorer memang membebani APBD. Tetapi selagi pemerintah daerah dan keuangan daerah bisa, mengapa tidak.

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved