Breaking News:

Diancam akan Digugat, Edy Rahmayadi Ancam Balik Karang Taruna Sumut: Tak Ku Kasih APBD

Karena diancam akan digugat, Edy Rahmayadi pun membalas balik ancaman itu. “Gak ada urusan ditolak (SK revisi). Kalau enggak, nanti enggak ku kasih.."

superball.id
Edy Rahmayadi 

BANGKAPOS.COM, MEDAN -- Gubernur Sumatera Utara ( Sumut ), Edy Rahmayadi diancam akan digugat oleh Pengurus Karang Taruna Sumut.

Namun, Gubernur Sumut memberikan reaksi keras dengan mengancam balik pengurus Karang Taruna dengan tidak akan diberi APBD.

Sebelumnya, pengurus Karang Taruna Sumut sempat mengancam akan melayangkan gugatan hukum terhadap Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

Adapun gugatan terhadap Edy Rahmayadi itu berkaitan dengan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/969/KPTS/2022 tertanggal 30 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/134/KPTS/2019, tanggal 18 Maret 2019 tentang Pengurus Karang Taruna Sumut masa bakti 2018-2023.

Karena diancam akan digugat, Edy Rahmayadi pun membalas balik ancaman itu.

Baca juga: Daftar Line-up Brasil vs Kroasia Malam Ini, Livakovic Bisa Bubarkan Tarian Samba? Tonton di Sini

Baca juga: Jadwal Perempat Final Hingga Final Piala Dunia 2022, Rekor Masing-masing Timnas

Baca juga: Abu Bakar Baasyir Turut Mendoakan Pernikahan Kaesang-Erina: Semoga Diberkati Allah

Baca juga: Polisi Akhirnya Hentikan Kasus Satu Keluarga yang Tewas di Kalideres, Tak Ditemukan Tindak Pidana

Dia mengancam tidak akan memberikan APBD kepada Karang Taruna Sumut.

“Gak ada urusan ditolak (SK revisi). Kalau enggak, nanti enggak ku kasih APBD," kata Edy Rahmayadi, Kamis (8/12/2022).

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi saat diwawancarai, Jumat (2/12/2022). Edy Rahmayadi mengimbau warga Sumut yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru 2023 untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi saat diwawancarai, Jumat (2/12/2022). Edy Rahmayadi mengimbau warga Sumut yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru 2023 untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. (TRIBUN MEDAN/RECHTIN HANI RITONGA)

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) 1 Bidang Organisasi Pengurus Nasional Karang Taruna Sumut, Budi Setiawan meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengoreksi SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/969/KPTS/2022 tertanggal 30 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/134/KPTS/2019, tanggal 18 Maret 2019 tentang Pengurus Karang Taruna Sumut masa bakti 2018-2023.

Di mana dalam SK tersebut, Edy Rahmayadi mengganti Dedi Dermawan Milaya sebagai Ketua Karang Taruna Sumut dan menetapkan Samsir Pohan dan Nurul Yakin Sitorus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Sumut masa bhakti 2018-2023.

"Yang pertama kita lakukan adalah upaya persuasif lebih dulu. Memberikan penjelasan kepada Gubsu terkait SK gubernur tersebut," kata Budi, Senin (5/12/2022).

Hal ini kata Budi berdasarkan arahan Ketum Karang Taruna Pusat. Bahwa Peraturan Menteri Sosial RI nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna berbeda dengan Peraturan Menteri Sosial sebelumnya (no 77 / 2010) tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

"Jadi selain dari judulnya yang berbeda, secara substansi Permensos 25 / 2019 tidak lagi mengatur tentang kelembagaan dan rumah tangga Karang Taruna," katanya.

Budi menuturkan, Permensos 25 / 2019 lebih mengatur terkait tata hubungan Karang Taruna dengan pemerintah, di mana posisi pemerintah sebagai pembina dalam dimensi pemberdayaan adalah lebih pada aspek fungsional dan pembinaan secara umum.

"Bukan mengintervensi dan terlibat langsung dalam urusan internal, keorganisasian dan kelembagaan Karang Taruna. Karang Taruna adalah lembaga /organisasi yang independen dan mandiri dalam urusan rumah tangganya," ujarnya.

Baca juga: Prediksi Line Up dan Head to Head Belanda vs Argentina di Perempat Final Piala Dunia 2022

Baca juga: Ibu Erina Gudono Viral Jelang Nikahan Putrinya dengan Kaesang: Pelukan Terakhir Masih Saya Rasakan

Baca juga: 5 Bacaan Doa Agar Terlihat Cantik dan Bercahaya, Aura Wajah Terpancar Setiap Hari

Baca juga: Bacaan Doa untuk Pengantin Baru, Bisa Dibaca saat Kondangan ke Pernikahan, Lengkap Arab dan Artinya

"Artinya sampai saat ini Dedi Dermawan masih sebagai Ketua Karang Taruna Sumut. Jadi pernyataan saya yang dikutip di beberapa media itu lebih menjelaskan konsideren hukumnya," ucapnya.

Untuk itu ia berharap, Edy Rahmayadi mengoreksi kebijakan tersebut.

"Kalau tidak, maka ada konsekuensi hukum yang akan dilakukan yakni di PTUN kan," ujarnya.

(*/)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved