Saatnya Peduli Pelaksanaan APBN 2023

Oleh: Agus Okalaksana Sadikin - Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Bangka Belitung

TAHUN anggaran 2022 tinggal beberapa hari lagi berakhir, tahun anggaran 2023 akan segera dimulai. Pada 1 Desember 2022 sudah dilaksanakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 oleh Presiden. Masyarakat luas perlu untuk mengetahui terkait APBN tersebut karena belanja APBN digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, perlu kepedulian khalayak untuk mengetahuinya.

Sebagaimana diketahui bahwa siklus APBN terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan/pertanggungjawaban, interaksi warga negara sudah diwakili oleh DPR/DPD, namun untuk pelaksanaan anggaran, warga negara bisa berkontribusi aktif sesuai dengan perannya.

Terkait peranan warga negara dengan APBN bisa terjadi interaksi sebagai pengelola, dalam hal ini sebagai birokrat atau aparatur sipil negara (ASN). Bisa juga sebagai pendukung APBN dalam hal penyedia barang dan jasa. Atau bahkan sebagai penerima manfaat seperti pengguna sarana umum, penerima bantuan pemerintah, dan lain sebagainya.

Sebagai apa pun peranan warga negara pasti tidak lepas dari interaksinya dengan APBN. Untuk ASN peranannya sudah jelas, demikian juga dengan penyedia barang/jasa. Namun, untuk warga negara di luar kedua peran tersebut terkadang merasa APBN seperti jauh dari jangkauannya. Padahal, APBN justru sangat kental peranannya dalam kehidupan warga negara secara umum. Karena APBN lah kita bisa menikmati layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sarana prasarana umum. Untuk itu sudah saatnya kita lebih peduli dengan APBN.

Menteri Keuangan menyatakan APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung. APBN 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.

Menteri Keuangan menyatakan bahwa APBN 2020-2022 telah bekerja keras sebagai instrumen kebijakan menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. APBN 2020-2022 merupakan APBN extraordinary dengan level defisit di atas 3 persen PDB. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, APBN 2023 harus kembali disehatkan dengan level defisit kembali di bawah 3 persen PDB.

APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84 persen PDB yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati, dan tepat waktu. Kenaikan suku bunga global secara cepat disertai volatilitas nilai tukar dan arus modal, mengharuskan pemerintah meningkatkan ketahanan dan keamanan dalam pembiayaan.

Defisit APBN tahun 2023 sebesar Rp598,2 triliun dikelola sangat hati-hati termasuk dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan sejak tahun 2022. Utang Indonesia masih dalam tingkat aman, namun tetap harus dikelola dengan prudent, teliti, dan kompeten karena inflasi global yang sangat tinggi dalam 40 tahun terakhir menyebabkan gejolak kenaikan suku bunga dan nilai tukar yang cenderung ekstrem, di mana hal tersebut menuntut kesiagaan dan kewaspadaan pemerintah secara lebih intens.

Pada tahun 2023, target pendapatan negara adalah Rp2.463 triliun, sementara itu belanja negara tahun 2023 ditetapkan Rp3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp814,7 triliun. Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui:

* Belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif,
penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

* Menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi kesenjangan.

* Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.

* Mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.

Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan, yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Untuk itu, diperlukan perbaikan kualitas belanja negara baik di tingkat pusat maupun daerah melalui perencanaan yang matang, detail, dan pemahaman kondisi lapangan, serta pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna serta berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi, serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi.