Uji Publik Penataan Dapil, Pengamat Politik Ini Ingatkan Kesetaraan Nilai Suara

BANGKAPOS.COM, BANGKA--KPU kabupaten/kota sudah menggelar uji publik penataan dapil dan alokasi kursi untuk Pemilu 2024.

Bawaslu mengingatkan agar kegiatan itu memegang prinsip proporsional dan integralitas wilayah.

Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Ariandi A Zulkarnain, mengatakan, pada dasarnya aspek keadilan dan keterwakilan harus diperhatikan, dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi electoral, dengan bertambahnya kursi di daerah pemilihan (dapil).

Menurutnya, pada dasarnya tujuh prinsip yang termuat dalam pasal 185 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 antara lain, terkait kesetaraan nilai suara. 

"Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Ini harus benar-benar diperhatikan dengan baik oleh pihak KPU dalam menentukan kursi di dapil," kata Ariandi kepada Bangkapos.com, Jumat (6/1/2023).

Tentu harapan besar, kata Ariandi, dengan bertambahnya kursi legislatif di tiga kabupaten di Babel dapat memberikan peluang aspirasi rakyat untuk lebih banyak memperjuangkannya.

"Karena ini dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilihan umum yang mampu mewakili aspek mayoritas dengan legitimasi yang kuat pula," ujarnya.

Selain itu, melihat realitas empirik selama ini, mengharapkan semua partai politik untuk lebih demokratis dengan bertabahnya kursi.

"Tentu besar harapan partai politik mampu menjadi jembatan aspirasi bagi masyarakat dan tentunya sistem politik demokratis diyakini mampu memfasilitasi kehidupan partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif," katanya.

Sehingga, lanjutnya demokratisasi partai politik mensyaratkan demokratisasi sistem politik terlebih dulu. Karena tanpa sistem politik demokratis, sulit muncul partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif. 

"Tujuan pemilu dan demokratisnya sebuah pemilu, ditentukan dari fungsi pemilu, yaitu sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik lokal untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya serta fungsi perwakilan rakyat," terangnya (Bangkapos.com/Riki Pratama)