Berita Pangkalpinang
DPD RI Ajak Masyarakat Bangka Belitung Sukseskan Sensus Pertanian 2023
Sensus Pertanian 2023 berkaitan erat dengan program yang akan dijalankan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat
Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Ardhina Trisila Sakti
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menyukseskan program Sensus Pertanian 2023.
Pasalnya, kegiatan itu berkaitan erat dengan program yang akan dijalankan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
Anggota Komite IV DPD RI, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zuhri M. Syazali mengungkapkan, sensus pertanian ini dinilai penting. Sehingga perlu dibutuhkan dukungan semua pihak untuk menyukseskannya. Caranya dengan memberikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas sensus.
“Maka dari itu kami mengajak masyarakat untuk mensukseskan sensus pertanian, caranya dengan memberikan data yang sebenar-benarnya,” kata dia kepada Bangkapos.com usai berkunjung ke Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung, Selasa (14/3/2023).
Zuhri menyebut, pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan wujud komitmen DPD RI terhadap amanat konstitusi. Hal ini difokuskan pada persiapan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023.
Pihaknya ingin mendengarkan langsung seputar kesiapan dan dukungan yang diperlukan guna mensukseskan Sensus Pertanian 2023.
BPS merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Mereka memiliki kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, sesuai peraturan perundang-undangan. Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BPS adalah kegiatan sensus yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun.
“Untuk semua lapisan masyarakat dan daerah sama sama kita sukseskan sensus pertanian 2023, karena ini program 10 tahun sekali, ini sangat penting bagi daerah dan juga bagi kita semuanya,” ujar Zuhri.
Lebih jauh sambung dia, sensus pertanian yang dilaksanakan tahun ini mengangkat tema ‘Mencatat Pertanian Indonesia Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani’.
Hal ini bermanfaat untuk memberikan gambaran secara komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terkecil, peningkatan kualitas statistik pertanian dan peningkatan kualitas desain kebijakan yakni sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian.
Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 meliputi tujuh subsektor yaitu, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Hal ini tentunya bisa untuk mengoptimalkan program perkembangan ekonomi di daerah.
“Juga program pemberdayaan masyarakat kita sektor pertanian dan ekonomi itu bisa kita tingkatkan, baik sekarang maupun masa akan datang di Bangka Belitung ini,” paparnya.
Maka dari itu kata Zuhri, kegiatan sensus pertanian perlu dioptimalkan karena di beberapa daerah terdapat hambatan dalam pendataan. Yakni terbatasnya jumlah penyuluh pertanian dalam melakukan pendataan. Juga rendahnya kompetensi penyuluh pertanian dalam pendataan serta kecilnya alokasi anggaran penyuluhan.
Oleh karena itu sensus ini kita dukung bersama, dengan harapan kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang akurat yang tepat tentang kondisi riil masalah pertanian masing-masing.
“Sehingga ke depan apa yang kita keluhkan saat ini. Mudah-mudahan dengan sensus pertanian ini kebijakan daerah maupun pemerintah akan mampu respon kondisi konkret yang ada di daerah kita,” ucap mantan Bupati Bangka Barat ini.
16 Tuntutan Mahasiswa Menggema di DPRD Babel, Dari Isu Nasional hingga Batu Beriga |
![]() |
---|
Mahasiswa BEM Babel Gelar Aksi di DPRD, Tabur Racun Tikus hingga Bakar Poster Puan Maharani |
![]() |
---|
Pusat Perbelanjaan BTC Pangkalpinang Lesu, Banyak Pedagang 'Gulung Tikar' |
![]() |
---|
Sambut Hari Kejaksaan RI, Kejari Pangkalpinang Gelar Donor Darah Massal |
![]() |
---|
Seruan Indonesia Cemas Bergema di Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.