Buka Pengaduan Soal Jalan Rusak di Instagram, Akun Presiden Diserbu Netizan

BANGKAPOS.COM -- Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang mengeluhkan soal jalan rusak  kini bisa menyampaikan aspirasinya langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi. 

Menjelang akhir masa jabatannya ini Jokowi membuka pengaduan langsung masyarakat soal jalan rusak. 

Apalagi terkait kondisi jalan yang rusak ini sebelum sempat viral.

Pasalnya Bima Yudho Saputro, Tiktoker yang mengkritik jalan yang rusak parah di Provinsi Lampung. 

Bahkan Presiden Jokowi turun langsung membereskan jalan rusak di Provinsi Lampung ini. 

Pengaduan masyarakat khusus jalan rusak ini bisa disampaikan di akun Instagram resminya, @jokowi.

Baca juga: Buka Pratik Aborsi Ilegal, Dokter Gigi Ini Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara Denda Rp 10 Miliar

Baca juga: Tiga Komplotan Pengedar Uang Palsu di Pangkalpinang Divonis Bersalah, Ini Hukumannya

Terkait instagram presiden tersebut, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin buka suara.

Dia menyampaikan alasan Presiden Joko Widodo membuka aduan soal jalan rusak di akun Instagram resminya, @jokowi.

Diakui Bey, aduan tersebut sebagai sarana untuk mengecek ulang data mengenai kerusakan jalan secara nasional.

Ia mengatakan, sebetulnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pendataan dan juga survei ruas jalan yang rusak di seluruh provinsi. 

Survei itu dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di daerah. 

"Justru dengan adanya pengaduan masyarakat/warganet di akun media sosial Presiden Jokowi, dapat dilakukan cross check," ujar Bey dalam keterangan tertulisnya pada Senin (15/5/2023).

"Antara data dari Kementerian PUPR dengan data yang disampaikan warganet, sehingga akan lebih tepat sasaran," kata dia.

Bey menyampaikan, Kementerian PUPR sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan di seluruh Indonesia untuk tahun anggaran 2023/2024, yakni sebesar Rp 32,7 triliun sesuai hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Ketentuan anggaran tersebut pun sudah dituangkan ke dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jalan Daerah.