DPRD Bangka Selatan Komitmen Satu Suara Tolak Pertambangan Timah di Perairan Toboali

BANGKAPOS.COM, BANGKA –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung memastikan sepakat menolak adanya aktivitas pertambangan timah di perairan laut Toboali.

Hal ini sebagaimana tidak adanya hasil, maupun kejelasan saat audiensi terbuka yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Selasa (30/5/2023).

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Erwin Asmadi menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen menolak adanya aktivitas pertambangan timah.

Khususnya di perairan Rias maupun Batu Perahu. Di mana setelah PT Timah Tbk dinilai tidak bisa menunjukkan dokumen keabsahan.

“Itu yang diminta. Sama dengan Bupati, menolak adanya aktivitas pertambangan timah di perairan Rias,” kata dia kepada Bangkapos.com, Selasa (30/5/2023).

Erwin mengaku, pihaknya juga merasa kecewa dengan sikap PT Timah Tbk.

Mereka dinilai kurang profesional karena tidak dapat menunjukkan dokumen kebasahan maupun kelegalan aktivitas pertambangan timah. Khususnya di wilayah perairan Toboali.

Bukan hanya itu, konflik pertambangan timah antara nelayan dan penambang sendiri sudah berlangsung cukup lama.

Bahkan konflik serupa sudah sering terjadi berkali-kali. Pada intinya legislatif menginginkan Kabupaten Bangka Selatan aman dan kondusif serta tidak terjadi konflik apa pun.

“Kecewa karena PT Timah tidak bisa menunjukkan dokumen yang diminta nelayan. Semuanya kecewa,” ucap Erwin.

Lebih jauh sambung dia, kalangan legislatif sendiri kini telah mengambil langkah untuk tetap colling down. 

Ataupun langkah mendinginkan hati dan pikiran masing-masing saat terjadi atau muncul berbagai masalah yang tak berujung. Karena dikhawatirkan jika terus dilanjutkan akan berakibat konflik berkepanjangan.

Langkah ini diambil sembari menunggu kelengkapan dokumen yang diharapkan mampu ditunjukkan oleh PT Timah. Sehingga semua permasalahan ini menemukan solusi dan dapat diambil titik tengahnya. Imbasnya tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Baik nelayan maupun penambang timah.

“Langkah kita colling down, sambil menunggu kelengkapan dokumen yang diinginkan,” bebernya.

Walaupun demikian kata Erwin, pihaknya turut mengimbau kepada perusahaan untuk tidak memaksakan kehendak.

Mereka harus menyadari jika tidak ada dukungan masyarakat terkait penambangan timah. Hal ini untuk menjaga kondusifitas wilayah khususnya di Bangka Selatan.

“Mereka harus menyadari pada intinya berusaha atau ingin situasi yang kondusif. Tidak ada kepentingan politik, tapi kepentingan masyarakat,” ucap Erwin. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)