Bupati Sanem Dukung Warga Tuntut 20 Persen Kebun Plasma dari HGU Perkebunan Sawit

Setiba di halaman Gedung DPRD Belitung, massa langsung melakukan demonstrasi. Aksi massa mendapat pengawalan ketat dari ratusan aparat kepolisian.

Dalam orasinya, massa kembali menyampaikan tuntutan meminta agar perusahaan mengeluarkan 20 persen lahan sawit dari HGU.

Tak hanya itu, perwakilan pendemo dalam orasinya juga meminta pemerintah mengusut tuntas perusahaan, termasuk perizinan dari PT Foresta Lestari Dwikarya.

“Sebanyak 12 ribu hak guna usaha (HGU) PT Foresta, masa hanya 1.000 lebih yang habis, itu pun sudah lima tahun,” kata koordinator lapangan, Martoni.

Orasi Martoni langsung disambut sorakan massa pendemo yang mengatakan ‘Foresta Merampok’.

“Harapan kami kepada DPR, jangan kalian cuma duduk manis di dalam kantor, perhatikan masyarakat kami, bentuk pansus. Jangan kemarin kalian bilang ingin membentuk pansus
tapi sampai sekarang belum ada juga,” ucapnya.

“Bebulak! (Bohong!),” sorak massa.

Orator lainnya mengatakan pada 5 Desember 2022 lalu di ruang Banmus DPRD Kabupaten Belitung, pernah dilaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) antara perwakilan masyarakat dengan pihak perusahaan dan pemerintah. Di situ dikatakan bahwa akan dibentuk pansus.

“Mana bukti dan janjinya. Yang kami perlukan adalah bukti, bukan janji,” ucapnya.

Diteriaki massa Pantauan Pos Belitung, tampak Ketua DPRD Belitung Ansori beserta sejumlah anggota DPRD Belitung menemui ratusan demonstran.

Namun saat menyampaikan sambutan, Ansori justru diteriaki massa berbohong, lantaran sempat menjanjikan untuk membentuk pansus penyelesaian polemik tersebut.

“Usa bebulak pak, usa bebulak (jangan berbohong),” teriak pendemo di Halaman Kantor DPRD Belitung.

Situasi jadi memanas, bahkan harus ditengahi anggota DPRD Syamsir yang meminta demonstran
untuk mendengarkan Ketua DPRD Belitung, berbicara.

Sempat terpotong interupsi demonstran, Ansori pun melanjutkan kembali orasinya. Ia bahkan mengatakan kepada masyarakat bahwa dirinya pun berasal dari Kecamatan Membalong.

Menurutnya, memperjuangkan hak masyarakat terutama sesuai tuntutan permintaan 20 persen lahan dari HGU perusahaan sawit tersebut terus diupayakan.