Pemprov Babel Minta Waktu Selesaikan Permasalahan PPDB SMA SMK, Didesak Paling Lama Seminggu

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Usai aksi damai protes pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) dan Kantor Gubernur Bangka Belitung, wali murid dan perwakilan masyarakat mengikuti audiensi di Ruang Tanjung Pendam, Senin (24/7/2023).

Mereka menyebut dirinya Aliansi Masyarakat Terzolimi ini mengeluhkan permasalahan pada jalur zonasi PPDB di Kota Pangkalpinang dan 34 siswa lulusan SMP di Koba Bangka Tengah yang tak bisa sekolah karena daya tampung tak cukup untuk sekolah negeri.

Mereka meminta solusi yang tepat dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Hadir pemerintah provinsi Bangka Belitung (Babel), Plh Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung, Yunan Helmi dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Sosial, Muhammad Soleh.

Anggota DPRD Bangka Tengah, Apri menilai Dinas Pendidikan (Dindik) tidak melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan PPDB, sebab ini permasalahan setiap tahun.

Bahkan dia menyayangkan pemerintah provinsi yang tak memperhatikan daya tampung sekolah negeri di Koba, Bangka Tengah.

"Di Koba itu tidak ada sekolah swasta, mau sekolah dimana mereka? Kami harap ada penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA Negeri Koba, izinkan. Pendidikan itu tanggungjawab negara," katanya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Sosial, Muhammad Soleh meminta waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan.

Para audiensi mendesak agar 7x24 jam atau seminggu sudah ada solusi yang diberikan pemerintah provinsi Bangka Belitung.

"Kami mohon waktu, kami akan sampaikan ini kepada Pj Gubernur. Kami akan carikan solusi yang paling tepat untuk persoalan PPDB ini," kata Muhammad Soleh saat audiensi berlangsung.

Plh Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung, Yunan Helmi mengatakan pemprov menjamin akan ada solusi mengenai permasalahan ini.

"Kami usahakan, besok kami panggil sekolah yang katanya bisa buka rombel. Kalau kepala sekolah dan ruang tidak mampu, ya tidak bisa dipaksakan, kalau mampu kami juga akan Kementerian. Ada solusi (mengenai masalah PPDB-red)," ujar Yunan.

Dia mengatakan pemprov akan mengkaji mengenai penambahan rombongan belajar (rombel), agar tak menyalahi aturan.

"Kami akan mengkaji kembali ada sekolah bisa buka rombel, karena ketentuan buka rombel. Kita lihat kesiapan ruangan dan guru, ada atau tidak? Kedua, itu menyalahi Permendikbud bahwa nambah rombel, kami akan tanyakan dulu ke Kementerian ketika kondisi sekolah memenuhi syarat untuk menambah," katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)