Pengamat Politik Sebut Mengakhiri Polemik di Pemprov Babel Melalui Pembuktian dan Komunikasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Ariandi A Zulkarnain, menilai adanya komunikasi politik kurang baik, sehingga membuat persoalan di Pemprov Babel tidak memiliki ujung yang jelas.

Terutama, berkaitan dengan Penjabat Gubernur Babel Suganda Pandapotan menyatakan program Gule Kabung merupakan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat.

Untuk itu, Pj berharap agar polemik soal Gule Kabung diakhiri dan tak perlu disoroti lagi. Hal itu dikatakan Suganda saat konferensi pers dengan jurnalis di rumah dinas Gubernur Babel, Senin (14/8/2023) kemarin.

"Terkait polemik soal Gule Kabung harus di akhiri dan tidak perlu disoroti lagi. Termasuk dengan pernyataan maling besar, apa yang dilakukan pemerintahan eksekutif hari ini. Sebagai penyelenggara pemerintahan harus memberikan menyampaikan program. Serta kebijakan secara menyeluruh. Tidak berbasis program tetapi juga esensi, substansi yang jelas ke masyarakat," kata Ariandi kepada Bangkapos.com, Selasa (15/8/2023).

Ia menjelaskan, sikap Pj Gubernur yang ingin mengakhiri sejumlah polemik di Babel, harus dilakukan dengan pembuktian dan komunikasi.

"Nah persoalan mengakhiri tersebut, seharusnya, selesai dalam pembuktian dan penyelesaikan persoalan di tingkat tapak. Namun kemudian terkait komunikasi politik, saya kira, sedikit membuat persoalan ini semakin tidak memiliki ujung yang jelas," jelasnya.

Seperti, sambung Ari terkait pernyataan maling besar, bagaimana dilakukan klarifikasi dan hal teknis perlu dikerjakan.

"Kedepan perlu di tata kembali komunikasi pemerintah dengan masyarakat, stakeholder lain, perlu dibangun dengan pendekatan yang baik. Tidak sekedar menyampaikan aspirasi dan isu namun tidak memiliki akumulasi yang baik pada tujuan komunikasi politik tersebut," ujarnya.

Demokrasi

Lebih jauh dikatakan Ariandi, ketika berbicara demokrasi, berkaitan dengan partisipasi. Artinya, keterlibatan semua pihak dalam penyelenggaraan.  

"Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara utama, tentu harus memiliki ruang diberikan input atau masukan. Kemudian masukan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah melalui kebijakan publik yang dipilih," kata Ari.

Tetapi, saat ini, dikatakan Ari, kecenderungan kebijakan publik hanya pada prame dalam perspektif pemerintah.

"Ini kemudian menjadi catatan bersama, dalam  ruang demokrasi segala bentuk keputusan yang diambil harus evidens bukti yang cukup baik dan kuat," katanya.

Selain aspek politik, kata Ari, harus mengakomodir berbagai masukan dari masyarakat, lembaga legislatif dan lainnya. 

Sehingga akumulasi pengambil keputusan, benar-benar mengakomidir sebuah prinsip, agar lebih demokratis.