Terlibat Tipikor, Tiga ASN di Bangka Selatan Terancam Dipecat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tiga orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung terancam dipecat.

Ketiga ASN tersebut tersandung dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) ganti rugi lahan kantor Camat Toboali, di Desa Bikang dan divonis bersalah.

Ketiganya Jusvinar merupakan eks Camat Toboali, Hermawan Harri Saputra sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan dan Agus Hendri Alvando eks Lurah Toboali masing-masing divonis satu tahun penjara.

Baca juga: Buntut Desakan Forum Bangka Belitung Peduli, DPRD Bakal Evaluasi Kinerja Pj Gubernur

Baca juga: Presidium Babel Surati Presiden Jokowi, Minta Evaluasi Kinerja PJ Gubernur, Omongannya Bikin Gaduh

Vonis ketiganya dibacakan ketua majelis Hakim Irwan Munir, di Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Kelas IA Pangkalpinang, Kamis (6/7/2023) lalu. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Selatan, Suprayitno menegaskan saat ini status ketiganya terancam dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat.

Setelah pihaknya menerima salinan putusan pidana dari pengadilan terhadap ketiganya.

Dengan vonis satu tahun penjara dan pengembalian uang ganti rugi.

“Kita proses untuk PTDH,” kata Suprayitno kepada Bangkapos.com, Selasa (29/8/2023).

Menurut Suprayitno, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) maupun kuasa hukum ketiga terdakwa.

Dari hasil putusan pengadilan tersebut, pihak terdakwa menerima seluruh putusan dan tidak mengajukan banding.

Setelah ada putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, BKPSDMD baru berani memproses PTDH.

Sejauh ini pihaknya telah bersurat ke pemerintah pusat.

Di mana kini tengah menunggu surat rekomendasi pemberhentian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sementara surat pemberhentian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah keluar.

“Sesuai ketentuan apabila sudah inkrah selanjutnya adalah PTDH. Kita sudah menyampaikan surat (Rekomendasi pemecatan) ke BKN dan sudah keluar. Sekarang tinggal menunggu surat rekomendasi dari Kemenpan-RB,” jelas Suprayitno.