KPK Kunjungi Bangka Selatan dan Minta Pemda Lakukan Hal Ini

Yakni hanya 65 poin dengan peringkat 435 secara nasional. Terendah kedua, yakni Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, yakni 70 poin dengan peringkat 409.

Urutan berikutnya Pemerintah Kabupaten Belitung 78 poin, dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 81 poin.

Dilanjutkan Pemerintah Kabupaten Bangka 84 poin, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 85 poin, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 93 poin, serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 94 poin.

“Kita melakukan intervensi terhadap pemerintah daerah untuk mengambil langkah pencegahan, dengan mereka kita wajibkan melaporkan langkah-langkah pencegahan di delapan area disistem,” ungkapnya.

Walaupun begitu kata Andi Purwana, seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan mampu meningkatkan indeks nilai MCP.

Sehingga tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat di daerah tersebut dapat semakin ditekan. Supaya tata kelola pemerintahan kian Bagus ke depannya.

“Kita terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bagus,” pungkas Andi Purwana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semakin tingginya nilai capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP membuat prevalensi korupsi di suatu daerah semakin rendah.

Maka dari itu, upaya intervensi terus dilakukan oleh KPK.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah II, Andi Purwana berujar, nilai capaian MCP turut berpengaruh terhadap tingginya kasus korupsi di suatu daerah.

Jika tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai MCP daerah rendah, dipastikan risiko pejabat untuk korupsi semakin tinggi.

Oleh sebab itu, KPK terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang bagus.

“Tetapi memang begini biasanya, tata kelola nilai MCP rendah maka risiko korupsi akan semakin tinggi,” kata dia. (*)