HIMA Dakwah IAIN SAS Babel Gelar FGD Bahas Permasalahan PPDB di Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA - HIMA Dakwah IAIN SAS Babel menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema PPDB Mensejahterahkan atau merugikan Pelajar di Babel di Hotel Grand Manunggal, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa, (26/9/2023).

Dalam siaran pers yang diterima Bangkapos.com, FGD ini menghadirkan 80 peserta yang melibatkan para komite dan masyarakat dengan narasumber Rektor IAIN SAS Babel Dr Irawan MSI, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Babel Prof Bustami Rahman M.sc, Ketua PGRI Babel Dra SR Kunlistiani, dan perwakilan Dinas Pendidikan Babel Saipul Bahri S.Pd.

Rektor IAIN SAS Babel Irawan mengatakan FGD bertujuan mewujudkan implementasi PPDB bersih dan meningkatkan kualitas pendidikan, mencari solusi dari akar permasalahan yang ada sehingga dengan adanya FGD ini dapat membuat topik diskusi bersama dan hasilnya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Kita bersyukur menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten dan kita sedang membahas permasalahan yang ada di Bangka Belitung bahkan hampir di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kegiatan FGD berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Dosen Psikologi Islam IAIN SAS Babel Yandi Hafizallah. M.A. bertindak sebagai moderator 

Dalam pemaparannya, Ketua Dewan Pendidikan Babel Bustami Rahman menerangkan bahwa pendidikan harus berkeadilan sosial, setiap warga negara berhak mendapatkan hak pendidikan yang sama

Sementara itu Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Babel Saipul Bahri mengatakan mekanisme PPDB perlu banyak evaluasi, dan tentunya terkait dengan juknis PPDB yang mengcover segala unsur masyarakat

Di kesempatan yang sama, Ketua PGRI Babel SR Kunlistiani menyampaikan bahwa sekolah di Bangka masih kekurangan guru, ruang kelas, tenaga pendidik dan bagaimana mekanisme terhadap solusi atas pembuatan sekolah baru atau "School Breeding".

Kegiatan FGD tersebut dilanjutkan dengan kegiatan diskusi antara masyarakat dengan para narasumber sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu perlunya Plan dalam menentukan sistem zonasi, karena sebagian daerah (Gerunggang) tidak masuk dalam zonasi di sekolah terdekat. Diserukan pula berantas mafia pendidikan, titipan dari oknum tertentu (Jual beli kursi) dan lakukan evaluasi pelaksanaan PPDB yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. (Bangkapos.com/M Ismunadi/*)