Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung Dicicil Rp226 M / Bulan Selama 30 Tahun dari APBN, Benarkah?

BANGKAPOS.COM - Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo meluruskan kebenaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ke China yang dicicil Rp266 miliar per bulan selama 30 tahun dari APBN.

Ia menyebut, cicilan utang tersebut bukan dari APBN, melainkan akan dibayarkan oleh PT KAI.

Tanggapan Yustinus Prastowo ini menjawab pertanyaan dari akun @alisyarief di media sosial X (dulunya Twitter).

Seperti diketahui, belakangan ini, utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai pemerintah meresmikannya pada beberapa waktu yang lalu.

Santer kabar utang proyek KCJB ini disebut dicicil Rp 226 miliar per bulan selama 30 tahun.

Cicilan utang proyek tersebut juga disebut diambil dari APBN.

Menanggapi hal tersebut, Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo buka suara melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya.

Yustinus menjelaskan hal tersebut ketika menjawab pertanyaan dari akun @alisyarief.

“Berapa Cicilan Utang/bulan kpd China untuk Kereta Cepat Jakarta~Bandung? "226 Milyar selama 30 Tahun". Dari mana uangnya? APBN (Pajak Rakyat se Indonesia). Artinya orang Papua, Orang NTT, Orang Ambon, turut membayar, untuk mereka yang menikmati Kerata Cepat Jkt~Bandung tsb,” tulis akun tersebut, Kamis (5/10/2023).

Menanggapi hal ini, Yustinus pun menjawab lewat cuitan pribadinya.

Dia menegaskan bahwa cicilan utang proyek KCJB bukan diambil APBN.

Yustinus mengatakan bahwa yang mengansur utang tersebut kepada China yakni PT KAI.

“Ini keliru. Saya luruskan: yang melakukan kontrak pinjaman utk cost overrun adalah PT KAI dan CBD. Yang akan mengangsur ya PT KAI,” tulisnya.

“Sumbernya? Dari pendapatan mereka, antara lain kontrak pengangkutan dg PT Bukit Asam. Jadi bukan cicilan dari APBN,” lanjutnya.

Cuitan Yustinus inipun langsung diserbu oleh warganet lainnya yang mengklaim bahwa suatu saat nanti apabila PT KAI sudah tidak mampu, maka akan disuntik dari APBN.