AS Sibuk Ikut Campur Urusan Negara Lain, Bikin Laporan Soal HAM di RI, Ini Kata Vladimir Putin

BANGKAPOS.COM, JAKARTA,-  Bukan Amerika Serikat namanya kalau tak ikut campur urusan negara lain.

Tak terkecuali Indonesia pun disingungnya terkait Hak Asasi Manusia yang dirilisnya dalam sebuah laporan.

Amerika Serikat menyinggung soal HM di Indonesia masalah konflik di Papua, tragedi Kanjuruhan hingga ikut campur urusan kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo.

Padahal Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling banyak melanggar HAM.

Sebut saja, pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Suriah di sebuah pangkalan militer, Jumat (24/3/2023).

Amerika Serikat menembakkan rudal hingga menewaskan 19 orang dengan dalih mencegah kedatangan ISIS.

Belum tragedi pembunuhan lainnya melanggar HAM yang otak penjahatnya adalah Amerika Serikat.

Dilansir dari Kompas.com, terkait laporan pelanggaran yang dirilis oleh Amerika Serikat tersebut, Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) pun buka suara.

Menanggapi hal itu, juru bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, setiap negara berdaulat dan setara.

"Setiap negara berdaulat dan setara. Lalu siapa yang memberikan hak suatu negara untuk menilai pelaksanaan HAM negara lain?" kata Iqbal kepada wartawan, Jumat (6/10/2023).

Iqbal menyampaikan, laporan dengan judul "2022 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia" bersifat unilateral.

Menurut dia, laporan itu tidak menggunakan parameter yang selama ini diterima secara universal.

"Memang ada negara yang rajin menilai praktek HAM di negara lain tapi selalu lupa menilai praktik HAM di negerinya sendiri," ungkap Iqbal.

Sebagai informasi, Amerika Serikat merilis laporan mengenai situasi HAM di Indonesia dengan judul "2022 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia".

Dikutip dari situs resmi usembassy.gov, laporan menyebutkan bahwa Polri bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Namun, anggota pasukan keamanan melakukan pelanggaran.

Laporan juga menyebutkan beberapa masalah Hak Asasi Manusia meliputi, pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang yang dilakukan oleh pasukan keamanan pemerintah; penyiksaan oleh polisi; dan kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa.

Lalu, penahanan sewenang-wenang; tahanan politik; permasalahan serius mengenai independensi peradilan; pelanggaran serius dalam konflik di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Dataran Tinggi, Papua Selatan, dan Papua Barat (wilayah Papua), termasuk kematian atau penderitaan warga sipil yang tidak sah, penyiksaan, dan kekerasan fisik.

Kemudian, pembatasan serius terhadap kebebasan berekspresi dan media, termasuk penangkapan atau penuntutan yang tidak dapat dibenarkan terhadap jurnalis, penyensoran, dan penggunaan undang-undang pencemaran nama baik pidana; pembatasan serius terhadap kebebasan internet; dan gangguan besar terhadap kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat.

Lalu, korupsi pemerintah yang serius; kurangnya investigasi dan akuntabilitas atas kekerasan berbasis gender; praktik mutilasi/pemotongan alat kelamin perempuan; serta kejahatan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan target anggota kelompok minoritas ras, etnis, dan agama.

"Kejahatan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, atau interseks; serta UU di Provinsi Aceh yang mengkriminalisasi perilaku seksual sesama jenis atas dasar suka sama suka antara orang dewasa," jelas laporan tersebut.

Putin Sebut Amerika Kehilangan Akal

Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengkritik keras Amerika Serikat (AS) yang kerap mencampur urusan domestik negara lain.

Putin mengatakan AS masih terus berupaya menegakkan dominasinya meski semakin runtuh di seluruh dunia.

Hal itu juga terlihat pada perang di Ukraina yang memperlihatkan betapa jauh Amerika dan sekutunya  telah kehilangan kontak dengan kenyataan dan jauh tersesat di alam khayal.

"Kami bukan yang memulai perang di Ukraina seperti yang disebut-sebut oleh mereka. Sebaliknya, kami tengah berusaha untuk mengakhirinya," kata  Putin dalam pertemuan Kelompok Diskusi Valdai di resor Laut Hitam Sochi, Kamis (5/10/2023).

Putin menyatakan Amerika dan sekutunya di barat yang memicu perang Ukraina karena menganggap dirinya sebagai satu-satunya penentu kebenaran di dunia.

Putin juga menyoroti bahwa pemimpin-pemimpin Barat telah kehilangan "akal sehat" mereka akibat pandangan yang dianggapnya sebagai "pemikiran kolonial" dari Washington.

Ia juga mengemukakan pertanyaan tentang hak apa yang dimiliki Amerika Serikat untuk menceramahi dan menggurui negara lain.

Putin mengatakan elite-elite Amerika Cs  selalu memerlukan seorang musuh untuk menjelaskan kebutuhan penggunaan kekuatan dan perluasan kekuasaan melawan musuh tersebut.

Putin menjabarkan, keterikatan pada pendekatan berbasis blok dan keinginan untuk mendorong dunia ke dalam kondisi konfrontasi yang berkelanjutan 'kita melawan mereka' adalah warisan yang merusak dari abad ke-20, hasil dari budaya politik Barat dan manifestasinya yang paling agresif.

"Barat dan sebagian elitenya selalu memerlukan seorang musuh. Mereka membutuhkan musuh untuk menjelaskan kebutuhan penggunaan kekuatan dan perluasan melalui perjuangan melawannya," kata pemimpin Rusia itu seperti laporan TASS.

"Hal ini juga diperlukan untuk menjaga kendali internal dalam sistem hegemoni dan dalam aliansi-aliansi politik," ungkap Putin.

Serangan penuh skala Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 memicu perang yang merusak sebagian besar wilayah timur dan selatan Ukraina, menewaskan atau melukai ratusan ribu orang, dan menyebabkan retakan terbesar dalam hubungan Rusia dengan Barat dalam enam dekade terakhir.

Di sisi Barat, perang tersebut dianggap sebagai kesalahan strategis terbesar Moskow sejak serangan Soviet ke Afghanistan tahun 1979, dan para pemimpin Barat menyatakan niat mereka untuk mengalahkan Rusia di medan perang Ukraina.

Namun, serangan balik Ukraina sejauh ini belum berhasil menghasilkan keberhasilan besar dalam perolehan wilayah, kata Putin

Namun demikian, Putin menyajikan perang tersebut sebagai bagian dari konflik yang lebih besar dengan Amerika Serikat, yang menurut elite Kremlin bertujuan untuk menghancurkan Rusia, merampas sumber daya alamnya yang melimpah, dan kemudian memutar arah untuk menyelesaikan perselisihan dengan China.

Mantan mata-mata yang berkuasa di Moskow ini berulang kali memperingatkan tentang risiko konflik antara Rusia dan NATO seiring melemahnya dominasi Barat pasca-Perang Dingin, sementara Rusia berupaya mengatasi keruntuhan Uni Soviet, dan China bangkit menjadi negara adidaya.

(Kompas.com/Fika Nurul Ulya, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)(Tribunnews.com)