Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Bakal Ajukan Perda Swadaya Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sampah di Kota Pangkalpinang masih terus menjadi persoalan di Pangkalpinang. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga kian hari kian overload.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady mengakui, sampah yang ada kian menjadi momok yang tak kunjung usai. Banyak lahan-lahan dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat.

Kata Rio, pihaknya bakal mengusulkan swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah yang menjadi sebuah peraturan daerah (Perda).

Sebelumnya, kata Rio, DPRD Kota Pangkalpinang beberapa waktu lalu pernah mengundang beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bekerja dalam bidang pengelolaan sampah.

"Saat itu mereka menawarkan alternatif untuk penyelesaian sampah di Kota Pangkalpinang ini, kami kira ini patut dipertimbangkan dan kami berencana dari fraksi dan Komisi I akan mengusulkan ini menjadi Perda inisiatif DPRD di Kota Pangkalpinang agar ada sebuah penyelesaian yang memiliki banyak hukum yang kuat pada warga Pangkalpinang untuk dapat memilah sampah diawal," kata Rio kepada Bangkapos.com, Kamis (12/10/2023).

Diakuinya, sampah di Pangkalpinang sudah demikian crowded, sehingga perlu sebuah alternatif yang dapat dijadikan solusi, satu di antaranya adalah dengan mengurangi debit sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. 

"Kota Pangkalpinang hari ini sudah mengalami over capacity limbah sampah di tempat pembuangan akhir Parit  Enam, sementara solusi yang akan dilaksanakan untuk membuat tempat pembuangan sampah terpadu di Kabupaten di luar Pangkalpinang menjadi semakin sulit terealisasi dikarenakan pemukiman sudah demikian padatnya sementara perencanaan baru sebatas wacana antara kota Kabupaten ini," terangnya.

Menurutnya, sampah akan menjadi lebih padat jika memasuki hari raya besar seperti Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, maka sampah yang masuk akan semakin besar dan tentu saja kapasitas TPA di Parit Enam memiliki batas penyimpanan maksimum yang hari ini sudah semakin penuh.

"Banyak masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat yang komplain kepada pemerintah daerah terkait dengan sampah di Pangkalpinang jangka panjang belum ada solusi yang konkret sehingga ini menjadi perhatian kami untuk dicarikan solusi agar ada penyelesaian yang sistematis," tuturnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)