Rawan Kecurangan, Bawaslu Bangka Selatan Ajak Masyarakat Aktif Awasi Pemilu Jelang Masa Kampanye

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 14 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal Pemilu.

Pihak bawaslu ingin masyarakat tidak hanya aktif datang dan mencoblos di TPS saja, dengan menjadi objek dalam pelaksanaan pemilu semata.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Amri menekankan seluruh elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, kelompok marjinal hingga generasi muda sudah seharusnya berperan aktif.

Temasuk di dalam aspek pengawasan dan pelaporan, jika menjumpai pelanggaran selama pemilu.

Masyarakat bisa melaporkan berbagai pelanggaran yang mungkin dijumpai terkait dengan pemilu.

“Selama tahapan pemilu Bawaslu lebih mengedepankan fungsi pencegahan dalam setiap tahapnya. Apalagi saat ini menjelang tahapan masa kampanye,” kata Amri di Toboali, Jumat (3/11/2023).

Menurutnya, dalam pencegahan pelanggaran pemilu bawaslu tetap berpedoman kepada slogan yang diusung dalam Pemilu 2024.

Yakni ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu’.

Artinya bawaslu tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dari semua kalangan.

Agar fungsi pencegahan berjalan maksimal jajaran di daerah harus menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Terutama mengenai hal-hal yang berpotensi menjadi pelanggaran di masyarakat.

Sehingga seminimal mungkin pelanggaran pemilu dapat dihindari, baik oleh masyarakat maupun kontestan.

Sejauh ini Bawaslu Bangka Selatan telah menggencarkan berbagai program pengawasan tahapan pemilu.

Mulai dari Bawaslu Goes To School, pengawasan partisipatif dan jelajah pengawasan. Dengan melibatkan masyarakat dari akar rumput, mulai tingkat RT, RW dan kelompok masyarakat marjinal yang selama ini kurang dilibatkan.

“Artinya bawaslu akan terus mengawasi proses tahapan pemilu. Dengan melakukan berbagai sosialisasi pemilu untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan. Maka dari itu kami membutuhkan partisipasi masyarakat,” ungkap Amri. 

Di sisi lain lanjutnya, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 454.

Terdapat tiga pihak yang berhak melaporkan pelanggaran pemilu.

Pertama warga negara Indonesia, kedua peserta pemilu, dan terakhir pemantau pemilu.

Oleh sebab itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dengan memberikan informasi jika menjumpai pelanggaran dalam pemilu.

Terlebih menjelang tahapan kampanye potensi pelanggaran pemilu sangat rentan terjadi.

Untuk itu bawaslu berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan, media, hingga organisasi masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Penguatan pencegahan itu dengan mengingatkan KPU dan peserta pemilu, khususnya partai politik terkait batasan dan larangan yang ada diregulasi.

Menurutnya, bawaslu tidak dapat berjalan sendiri dalam melakukan pengawasan, sebab, jarak yang dekat antar pemilihan legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah sangat rawan pelanggaran.

Jadi sangat dibutuhkan peran masyarakat untuk turut serta mengawasi.

“Bawaslu selalu mengedepankan pengawasan pemilu dan menjalankan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Sesuai slogan kami Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu,” ucapnya.

Berkaca dari Pemilu sebelumnya kata Amri, niatnya akan lebih intens melakukan pemantauan terkait pelanggaran potensi pemilu.

Mulai dari money politic atau politik uang yang gini informasinya tengah marak. Lalu, black campaign atau kampanye hitam dengan menyebarkan ujaran kebencian atau penyebaran berita bohong atau hoaks.

“Mari kita sukseskan pemilu tahun 2024, agar kita bersama menghasilkan pemimpin yang terbaik. Tentunya memberikan kinerja yang baik bagi bangsa dan negara,” ajak Amri.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)