UMK Mataram 2024 Diperkirakan Naik Lebih Besar dari UMP NTB 2024, Tertinggi dari Kabupaten Lainnya

BANGKAPOS.COM, MATARAM-  Upah minimum Kota atau UMK Mataram 2024 diperkirakan akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun berapa besaran UMK Mataram 2024 hingga saat ini masih dalam pembahasan Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun ini, UMK Mataram 2023 sebesar Rp 2.598.079, sedangkan UMK Mataram 2024 diperkirakan naik dari 2 persen hingga 4 persen.

Namun berapa besaran UMK Mataram 2024, kata Kadisnaker Kota Mataram, H Rudi Suryawan masih dalam proses pembahasan.

Dia menambahkan pembahasan UMK Mataram 2024 dilakukan dari sejak awal November bersama pihak terkait.

"Insya Allah, besaran UMK Kota Mataram akan ditetapkan pada awal pekan depan. Kalau tidak Jumat (24/11), paling lambat Senin (27/11) UMK kita tetapkan untuk diusulkan ke provinsi," katanya.

Sementara itu untuk UMP NTB 2024 sudah resmi ditetapkan dan mengalami kenaikan hanya 3,06 persen atau Rp 72.660 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

UMP NTB 2023 sebesar Rp 2.371.407,00, sedangkan untuk UMP NTB 2024 yang sudah resmi ditetapkan menjadi sebesar Rp 2.444.067.

UMK Kota Bima Tunggu Pembahasan

Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan dari hasil rapat dengan dewan pengupahan UMP NTB 2024 naik sebesar 3,06 persen atau Rp 72.660.

Pada tahun sebelumnya atau UMP NTB 2023 sebesar Rp.2.371.407, setelah dilakukan kenaikan menjadi Rp 2.444.067.

Sementara itu untuk Upah Minimum Kota atau UMK Bima 2024 hingga saat ini masih dilakukan pembahasan oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bima dengan unsur terkait.

Dilansir dari Tribunlombok.com, Plt Disnaker Kota Bima Haris Dinata pengumuman UMK Kota Bima 2024 paling lambat dilakukan pekan depan.

“Besarannya belum bisa kami sampaikan masih kita bahas paling cepat minggu ini atau minggu depan disampaikan, “ terang Haris saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/11/2023).

MK Kota Bima terbaru harus dilaksanakan perusahaan menengah dan besar sesuai dengan peraturan.

Sementara untuk perusahaan mikro atau kecil pembayaran upah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan perusahan dan karyawan.

“Bagi tenaga kerja juga gak bisa ngotot,” tambahnya.

Adapun UMK Kota Bima tahun 2023 sebesar Rp 2.425.000.

Besaran UMK 2024 masih dalam pembahasan dengan pedoman dari UMP NTB.

Haris mengaku pihaknya masih mengumpulkan data-data tingkat inflasi, daya beli masyarakat, tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dan data-data lainnya.

“Setelah kami bahas dan rapat selanjutnya mengumumkan UMK Kota Bima,” janjinya.

Setelah itu disusun draf dan ancang-ancang untuk besaran UMK 2024.

Namun harus dibahas bersama pihak-pihak terkait.

Nanti setelah dikelurkan pengumuman besaran UMK diharapkan menjadi refrensi perusahaan.

“Ini harus kami bahas dulu,” pungkasnya.

Daftar UMK 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat:

• Kota Mataram: Rp2.598.079
• Kabupaten Sumbawa Barat: Rp2.479.712
• Kota Bima: Rp2.425.030
• Kabupaten Bima: Rp2.400.833
• Kabupaten Sumbawa: Rp2.389.506
• Kabupaten Lombok Barat: Rp2.373.194
• Kabupaten Lombok Timur: Rp2.372.532
• Kabupaten Dompu: Rp2.369.310
• Kabupaten Lombok Tengah: Rp2.367.676
• Kabupaten Lombok Utara: Rp2.367.323

Berikut Daftar UMP di seluruh provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan penetapan Kemenaker:

1. DKI Jakarta: Rp4.901.798,00 menjadi Rp5.637.067,70 = (735.000)
2. Papua - Rp3.864.696,00 menjadi Rp4.444.400,40 = (579.000)
3. Bangka Belitung: Rp3.498.479,00 menjadi Rp4.023.250,85 = (524.000)
4. Sulawesi Utara: Rp3.485.000,00 menjadi Rp 4.007.750,00 = (522.000)
5. Aceh: Rp3.413.666,00; menjadi Rp3.925.715,90 = (512.000)
6. Sumatra Selatan: Rp3.404.177,24 menjadi Rp3.914.803,55 = (510.000)
7. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145,00 menjadi Rp3.892.916,75 = (507.000)
8. Papua Barat - Rp3.282.000 menjadi Rp3.774.300,00 = (492.000)
9. Kepulauan Riau: Rp3.279.194,00 menjadi Rp3.771.073,10 = (491.000)
10. Kalimantan Utara: Rp3.251.702,67 menjadi Rp3.739.457,30 = (487.000)
11. Kalimantan Timur: Rp3.201.396,04 menjadi Rp3.681.605,40 = (480.000)
12. Riau: Rp3.191.662,53 menjadi Rp3.670.365,30 = (478.000)
13. Gorontalo : Rp2.989.350,00 menjadi Rp3.437.752,50 = (448.000)
14. Maluku Utara : Rp2.976.720,00 menjadi Rp3.423.228,00 = (446.000)
15. Jambi: Rp2.943.033,08 menjadi Rp3.384.487,95 = (441.000)
16. Sulawesi Barat - Rp2.871.794,82 menjadi Rp3.302.563,10 = (430.000)
17. Maluku - Rp2.812.827,66 menjadi Rp3.234.751,05 = (421.000)
18. Sulawesi Tenggara: Rp 2.758.984,54 menjadi Rp 3.172.831,60 = (413.000)
19. Sumatra Barat: Rp 2.742.476,00 menjadi Rp3.153.847,40 = (411.000)
20. Bali: Rp2.713.672,28 menjadi Rp3.120.722,80 = (407.000)
21. Sumatra Utara: Rp 2.710.493,93 menjadi Rp3.117.066,95 = (406.000)
22. Banten: Rp2.661.280,11 menjadi Rp3.060.472,00 = (399.000)
23. Lampung: Rp2.633.284,59 menjadi Rp3.028.276,60 = (394.000)
24. Sulawesi Tengah: Rp2.599.456,00 menjadi Rp2.989.374,40 = (389.000)
25. Bengkulu: Rp2.418.280,00 menjadi Rp2.781.002,00 = (362.000)
26. NTB: Rp2.371.407,00 menjadi Rp2.727.118,05 = (355.000)
27. NTT: Rp2.123.994,00 menjadi Rp2.442.593,10 = (318.000)
28. Jawa Timur: Rp2.040.244,30 menjadi Rp2.346.280,60 = (306.000)
29. Jawa Barat: Rp1.986.670,17 menjadi Rp2.284.670,50 = (298.000)
30. DI Yogyakarta: Rp1.981.782,39 menjadi Rp2.279.049,30 = (297.000)
31. Jawa Tengah: Rp1.958.169,69 menjadi Rp2.251.894,35 = (293.000).

 
(Bangkapos/Hendra)