Jika Terpilih jadi Presiden, Paslon Ganjar-Mahfud Janji Bentuk Kabinet Tanpa Sistem Jatah Menteri

BANGKAPOS.COM -- Janji pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud jika terpilih memimpin Indonesia nanti, akan bentuk kabinet tanpa sistem 'jatah menteri'.

Hal itu diungkapkan keduanya saat memaparkan visi dan misi di acara "Gagas RI" di Kompas TV bertajuk "Pemimpin Bicara Bangsa".

Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen untuk membentuk kabinet tanpa sistem "jatah menteri" jika nantinya terpilih menjadi presiden-wakil presiden RI.

Mula-mula, cawapres Mahfud MD ditanya soal banyaknya menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo yang dipenjara karena korupsi.

Mahfud kemudian menyatakan secara politik nantinya pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik dagang sapi.

"Karena kan hampir semua orang tahu tuh penyusunan kabinet kan kadang kala jatah-jatahan untuk partai koalisi."

"Nah, kita sudah berbicara dengan Pak Ganjar, dengan partai koalisi, besok enggak pakai jatah-jatahan lho," ujar Mahfud sebagaimana disiarkan YouTube Kompas TV, Kamis (23/11/2023).

"Kalau Anda punya, taruhlah jatah menteri, tapi orangnya harus benar kita uji bersama. Jangan orang asal dapat lalu sekadarnya saja diberikan ke pemerintah untuk diangkat menjadi menteri," ucap dia.

Mahfud mengatakan, dia bersama Ganjar Pranowo akan melakukan rekrutmen menteri dengan sistem zaken kabinet.

Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu.

"Itu kesepakatan awal. Siapa orangnya? Sekarang belum ada jatahnya. Nanti kalau sudah jadi, baru kita bicara orang. Kita seleksi benar. Itu saja," kata dia.

Setelah cawapres Mahfud selesai memberi penjelasan, capres Ganjar Pranowo ditanya lebih lanjut apakah zaken kabinet yang akan dibentuk nanti akan mengurangi jatah menteri dari parpol.

Menurut Ganjar, parpol tetap punya hak untuk mengajukan menteri.

Hanya saja, menteri yang diajukan nanti harus memenuhi kriteria zaken atau ahli di bidangnya.

"Parpol punya hak untuk mengajukan, tapi dia mesti kualifikasi zaken. Dia mesti expert, dia mesti ahli sehingga bukan orang yang ini mewakili partai saya,"