Gielbran Ketua BEM UGM Kena Hoaks Drop Out hingga Dituduh PKS Usai Nobatkan Jokowi Alumni Memalukan

BANGKAPOS.COM -Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Gielbran Muhammad Noor terus jadi sorotan karena kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seusai nobatkan Jokowi sebagai alumni memalukan, Ketua BEM UGM Gielbran diterpa hoaks drop out atau dikeluarkan UGM hingga dituding sebagai kader PKS.

Ya, Gielbran menjadi korban berita hoaks yang menyebutkan dia dikeluarkan atau DO dari UGM setelah mengkritik Presiden Jokowi.

Selain itu, Gielbran diserang pendukung Jokowi dan disebut mahasiswa 'pemalas' karena hingga kini belum lulus kendati sudah 9 semester kuliah.

Gielbran juga dituduh bermotif politik saat mengkritik Jokowi karena dia disebut sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Seperti diketahui, Gielbran bersama BEM UGM menggelar aksi dan memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan di kawasan UGM pada Jumat (8/12/2023).

Nah, di media sosial, sempa heboh disebutkan bahwa pihak UGM telah mengeluarkan mahasiswa yang mengkritik presiden tersebut.

Berikut narasi yang ditulis akun TikTok dengan menampilkan foto Rektor UGM Prof dr Ova Emilia dan Ketua BEM UGM Gielbran Muhammad Noor.

“Kami pimp universitas UGM mengeluarkan mahasiswa yang menghina Presiden Ir Jokowi Widodo

Alhamdulillah…! akhirnya mahasiswa yang paling cerdas dikeluarkan dari Kampus, prestasinya cuma dapat nasi kotak gratis"

Namun, benarkah klaim tersebut?

Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menegaskan bahwa kabar tersebut merupakan hoaks atau disinformasi.

“Kabar kalau UGM mengeluarkan Gielbran itu tidak benar atau hoaks. UGM tidak mengeluarkan atau men-DO yang bersangkutan,” ujar Andi dilansir Surya.co.id dari kantor berita resmi ANTARA yang mewawancarai Andi di Jakarta, Minggu (17/12/2023).

Andi juga menegaskan bahwa pihak kampus juga tidak memberikan peringatan pada Gielbran, karena merupakan hak seseorang untuk menyampaikan aspiirasinya.

Pihak UGM hanya mengingatkan mahasiswa untuk mengedepankan etika dan kesantunan saat melontarkan kritik.

Saat ini, poster yang memuat kritik tersebut telah berganti dengan narasi Presiden Jokowi sebagai alumnus yang paling membanggakan.

Menurut Andi, hal itu merupakan dinamika kampus.

“UGM tetap memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan dengan cara yang mengedepankan kesantunan dan tidak mengganggu ketertiban,” imbuh dia.

Dengan demikian kabar yang menyebutkan Ketua BEM UGM dikeluarkan karena kritik Jokowi tidak benar.

Gielbran Tuai Hujatan

Status kemahasiswaan Gielbran, Ketua Bem Universitas Gajah Mada (UGM) yang vokal memberikan kritik pada Jokowi, juga disorot oleh warganet.

Warganet pendukung Jokowi mengulik status kemahasiswaan pemuda tersebut.

Gielbran yang masih menjalani pendidikan di semester 9 Fakultas Ilmu dan Industri Peternakan UGM itu diserang komentar pengguna media sosial.

Dikutip dari laman PDDikti, Ketua BEM UGM itu tercatat aktif sejak 2019 lalu.

Netizen pun mengomentari bahwa Gielbran Muhammad Noor harusnya minimal sudah lulus jika ingin menyampaikan kritik pedas.

"Minimal lulus sih," tulis akun TikTok @edis******.

"Kirain masih semester berapa, emang ada semester 9 ya?" tulis netizen lainnya.

Ade Armando sebut Gielbran kader PKS

Politikus PSI yang juga mantan Dosen Universitas Indonesia (UI), Ade Armando menuding Ketua BEM Univeristas Gadjah Mada (UGM) Gielbran Muhammad Noor memiliki kepentingan politik tertentu di luar kampus.

Ade Armando menuding Ketua BEM UGM Gielbran menerima beasasiswa dari Rumah Kepemimpinan yang ia nilai terafiliasi dengan PKS sebagai pusat kaderisasi.

"Gielbran sering diundang dalam acara-acara yang mendiskusikan kemunduran Indonesia. Tapi terus terang sih saya tidak memandang dia sebagai intelektual muda yang berpikiran tajam," ungkapnya di akun X, @adearmando61 baru-baru ini.

Ade Armando menyebut pendapat Gielbran tentang Jokowi ngawur.

"Dia misalnya ngawur ketika bilang Jokowi adalah contoh khas seorang pemimpin di Jawa karena menurutnya dalam konsep kekuasan budaya Jawa etika tidaklah penting," tambahnya.

Menurut Ade, Ketua BEM UGM tersebut mewakili kepentingan kelompok tertentu.

Dasar Ade mengatakan tersebut adalah pendapatnya mengenai latar belakang Gielbran.

Kata dia, Gielbran adalah penerima beasiswa Rumah Kepemimpinan dan merupakan pusat kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Gielbran ini adalah seorang kader yang diorbitkan oleh lembaga bernama Rumah Kepemimpinan atau dikenal dengan singkatan RK. Dia penerima beasiswa RK sejak 2020, RK bisa disebut pusat kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di berbagai universitas negeri terkemuka," ujar Ade.

"Para penerima beasiswa RK itu lazim hidup bersama di asrama kader, yang menjadi tempat di mana mereka setiap hari mengalami indoktrinasi. Sejak lama sering disebut bahwa salah satu yang ditanamkan di kepala para kader RK adalah arti penting memperjuangkan syariah Islam," ungkapnya.

Selain Gielbran, Ade Armanod merinci sejumlah nama yang menurutnya juga menerima beasiswa RK.

Di antaranya Presiden BEM UI 2021, Leon Alvinda Putra; Ketua BEM UI 2020, Fajar Adi Nugroho; dan Ketua BEM UI 2018, Zaadit Taqwa.

Nama-nama itu, menurut Ade Armando, kerap mengkritik Jokowi secara pedas.

"Jadi gaya Gielbran ini memang gaya khas kader RK, gaya yang melecehkan Jokowi ini sebenarnya biasa-biasa saja dalam demokrasi," ucap Ade.

Belum ada tanggapan dari Gielbran, pihak beasiswa Rumah Kepemimpinan, maupun
PKS mengenai tudingan  Ade Armando ini.

Namun, di postingan di Twitter-nya, sejumlah akun membantah tudingan Ade Armando.

Ade Armando dinilai memalukan dirinya sendiri dan kacau.

Di antaranya akun Leon Alvinda Putra yang ikut disebut Ade Armando.

"Yahh ini orang udah substansinya ngaco terus contohnya juga makin ngaco. Sejak kapan saya alumni RK bang? Kurang-kurangin lah ad hominem-nya, malu sama gelar @adearmando61," tulis Leon.

Jokowi Beri Respon Santai

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan soal etika terkait dengan penobatan dirinya sebagai alumni paling memalukan UGM.

Jokowi mengatakan, meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, tapi sopan santun dan adat ketimuran perlu diterapkan.

"Ya itu proses demokrasi, boleh-boleh saja saja tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika,sopan santun ketimuran," kata Jokowi usai Peresmian Stasiun Pompa Ancol Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Senin, (11/12/2023).

Meskipun demikian, Presiden tidak ambil pusing dengan penobatan tersebut.

Ia menganggap hal itu biasa saja.

"Ya biasa saja," pungkasnya.

Biodata Lengkap Gielbran Muhammad Noor Ketua BEM UGM

• Nama : Gielbran Muhammad Noor
• Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 15 Desember 2000
• Alamat : Sukolelo RT 19 RW 8, Karangmalang, Sragen

Gielbran adalah mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada.

Ia memiliki ketertarikan pada sosial ekonomi peternakan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan dan pengabdian masyarakat.

Ia memiliki pengalaman sebagai asisten dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada.

Selain itu, Gielbran memiliki beberapa pengalaman terkait kegiatan pengabdian masyarakat dan pembangunan pedesaan.

Salah satu program pembangunan desa ia meraih prestasi sebagai Finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-34 tingkat nasional.

Selain itu, ia mengaku sebagai seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, gesit, kemampuan komunikasi yang baik, berpikir kritis, empati yang tinggi, dan memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapat.

Hal ini dibuktikan dengan pengalamannya sebagai ketua di berbagai organisasi dan menjadi pembicara di berbagai acara.

Pendidikan

Universitas Gadjah Mada Ilmu dan Industri Peternakan (2019 - sekarang)
Beasiswa : Rumah Kepemimpinan (2020-2022)

Prestasi :

1. Finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 34 bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Peserta International Summerschool di University of Hiroshima, Jepang
3. Delegasi International Symposium on the UN’s Sustainable Development Goals di University of
Hiroshima, Jepang

Sekolah Menengah Atas (2016-2019)

Prestasi :

1. Juara 2 di Biology Competition of UNS 2018
2. Juara 2 di Biology Competition of UMS 2018
3. Juara Harapan 2 di Biosphere of UNS 2017
4. Juara 2 Olimpiade Sains Kota Surakarta bidang Biologi

PENGALAMAN ORGANISASI

Badan Eksekutif Mahasiswa Peternakan UGM
Ketua: 2022
Staff Advokasi : 2020

Organisasi Siswa Intra Sekolah SMA MTA Surakarta
Ketua : 2017-2018

Dibela KontraS

Gielbran disebut KontraS mendapatkan intimidasi dan teror mulai dari didatangi intel di kampus hingga doxxing di medsos.

Selain Gielbran, KontraS juga mengecam aksi teror terhadap sejumlah mahasiswa lainnya yang dilakukan sejumlah pihak.

Intimidasi dan teror terhadap Gielbran ini dikecam oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) seperti dilansir TribunKaltim.co dari laman resmi KontraS.

Dalam pernyataan KontraS menyebut intimidasi dan teror semacam ini sangat berbahaya bagi demokrasi karena hanya akan terus menggerus kebebasan sipil.

"Terlebih, menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 nanti, ruang pengawasan dalam kerangka check and balances seharusnya terbuka luas," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya dalam rilisnya.

Kasus Gielbran tentu bukan kali pertama, sebelumnya Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pun mendapatkan perlakuan serupa.

Orangtuanya yang berada di Pontianak didatangi oleh aparat yang mengaku Babinsa.

Baca juga: Profil Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI yang Dipecat karena Dituding Pelecehan, Simak Update Kasusnya

Tidak sampai disitu, Melki pun mendapatkan serangan digital berupa peretasan terhadap akun WhatsAppnya setelah rangkaian kritiknya bersama mahasiswa lainnya terhadap situasi demokrasi khususnya yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Rizki Agus Saputra bahkan mendapatkan serangan fisik berupa pengeroyokan oleh orang yang tidak dikenal pada 15 Desember 2023 lalu.

Rizki mengaku dikeroyok tiga orang yang berseragam militer.

Serangan ini diduga berelasi dengan aktivitasnya melaporkan kebocoran data kepada pimpinan KPU dan DKPP terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Serangan dan tindakan intimidasi terhadap mahasiswa yang kritis tentu saja melanggar berbagai norma seperti halnya Pasal 28 UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005.

Selain itu, intimidasi terhadap mahasiswa merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan akademik.

Selama ini, secara natural, mahasiswa memang menjadi ‘ujung tombak’ pengkritik kekuasaan.

Maka, ruang tersebut yang harus dijamin secara utuh.

Sebab, lingkungan yang represif terhadap mahasiswa hanya akan menghasilkan pelajar yang takut, apatis serta mematikan daya kritis.

Berbagai serangan berupa teror dan intimidasi terhadap mereka yang kritis mengawal Pemilu juga menunjukan sikap anti kritik penguasa.

Berbagai langkah intimidatif, bahkan kekerasan hanya akan membangun iklim ketakutan di tengah masyarakat untuk berpendapat dalam rangka mengawasi jalannya Pemilu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebetulnya telah menyusun dokumen yang sangat esensial yakni Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections.

Dalam panduan ini, diatur dan diuraikan norma-norma hak asasi manusia yang berlaku secara universal dan standar-standar yang berlaku dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, seperti halnya political participation, non-discrimination, self determination, dan Prerequisite rights.

Menjelang Pemilu, masyarakat tentu saja bukan hanya memiliki hak memilih dan dipilih saja.

Lebih substansial, hak atas partisipasi dalam proses berjalannya Pemilu harus diakomodir dan mengkritik lewat berbagai saluran haruslah dijamin oleh pemerintah.

Selain itu, kebebasan berkumpul pun harus difasilitasi untuk seluruh pihak, khususnya bagi mereka yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Sampai di sini peran aparat menjadi sangat esensial, seharusnya aparat dapat bersikap netral, menjaga keamanan dan ketertiban salah satunya dengan mencegah praktik intimidasi dan kekerasan menuju Pemilu 2024.

Rangkaian intimidasi pun tidak sesuai dengan pernyataan Presiden yang menyatakan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun.

Situasi diperparah dengan potensi kecurangan yang terus saja tak terbantahkan, dilihat dari pola yang terus terjadi belakangan.

Kecurangan tidak hanya soal pengerahan aparatur negara dan aparatur desa, namun serangan terhadap mereka yang menjadi oposisi atau pendukung pasangan calon yang bukan didukung oleh pemerintah.

Misalnya diteruskannya pelaporan terhadap Aiman Witjaksono yang mengungkap Kepolisian yang tidak netral.

Begitupun dengan Butet Kartaredjasa yang diminta untuk menandatangani surat yang berisikan pernyataan agar tidak menyinggung soal politik saat pentas di Taman Ismail Marzuki.

Walaupun bentuk-bentuk kecurangan semacam ini sudah diprediksi, mengingat salah satu calon yakni Prabowo menggandeng anak Presiden, tetapi praktik intimidasi tentu tak dapat dilanjutkan dan ditolerir.

Ketimbang melakukan berbagai intimidasi, pemerintah seharusnya fokus pada persiapan Pemilu yang akan dilangsungkan kurang dari dua bulan lagi agar peristiwa seperti meninggalnya ratusan petugas KPPS tidak terjadi lagi.

Upaya-upaya pengawasan seperti halnya kritik, pelaporan atas kecurangan, membongkar kejahatan dalam Pemilu, harus dianggap sebagai langkah membantu pemerintah agar Pemilu mendatang berlangsung secara independen dan demokratis.

Atas uraian di atas, KontraS mendesak:

Pertama, Pemerintah dalam hal ini Presiden beserta jajarannya untuk menghentikan segala bentuk teror dan intimidasi selama masa kampanye politik menuju Pemilu 2024;

Kedua, Aparat dan perangkat negara yang terdiri dari Polri, TNI, intelijen hingga ASN untuk bersikap netral dan tidak berpihak pada gelaran Pemilu mendatang;

Ketiga, Komnas HAM dan LPSK untuk bertindak proaktif terhadap kasus-kasus intimidasi terhadap semua masyarakat dan menjamin tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan;

Keempat, Kepolisian untuk mengusut segala bentuk intimidasi dan kekerasan, khususnya yang menyasar pada mahasiswa;

Kelima, KPU dan Bawaslu sebagai otoritas penyelenggara Pemilu untuk memastikan agar ruang-ruang partisipasi menuju Pemilu dibuka seluas-luasnya sesuai dengan nilai Hak Asasi Manusia dan mengawasi segala bentuk kecurangan. (Tribun Kaltim/ Surya/ Tribunnews/ Bangkapos.com/ Dedy Qurniawan)