Terjadi Keterlambatan Gaji Guru, DPRD Babel Soroti Tahap Perencanaan

"Karena mereka memang cakupannya kecil. Kalau dinas yang lain kan jumlah pegawainya kebanyakan yang ada di kantor saja. Kita guru aja hampir tiga ribu, guru sampai ke pulau nasik, Kepulauan Pongok, semuanya dibawah naungan kita. sedangkan OPD yang lain hanya seratusan, tentu ini jadi angka yang besar ketika keluar gaji, saking banyak pegawainya. Gaji pegawai kita sebulan itu kurang lebih sama dengan gaji setahun di OPD yang lain. Problemnya yang kita urus ini banyak, banyak yang harus diverifikasi. Posisinya kan kita harus menunggu rekapan dari semua sekolah. Kalau semua sekolah sudah clear baru kita bisa proses penggajian tadi," terangnya secara jelas.

Meskipun begitu, di lain sisi ia juga memahami bahwa tak mudah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, terlebih bagi sekolah-sekolah yang baru berkembang.

"Tetapi walaupun begitu kita juga memahami kemampuan SDM tiap sekolah berbeda-beda. Ada sekolah yang cukup bagus, kerjanya pakai excel atau sistem aplikasi biar verifikasinya cepat, ada juga SDM sekolah lain yang rupanya belum mahir pakai teknologi. Jadi posisinya memang lebih agak ribet karena secara jumlah kita yang paling banyak untuk diproses dan prosesnya tidak semua komponen yang bisa gerak cepat," jelasnya kembali.

Untuk itu Alfisyah menjelaskan, persoalan tersebut sudah mulai dibenahi secara berkala agar ke depan tidak terjadi lagi penundaan gaji bagi pegawai di dinas pendidikan.

"Kebetulan kami baru selesai proses rekon kemarin. Sekolah dari kabupaten berbeda-beda ke sini setiap hari untuk proses rekon tadi. Jadi kalau sudah klop baru bisa untuk pencairan. Karena posisinya satu saja sekolah yang menghambat, akan berdampak pada semua pegawai ASN di dinas pendidikan," pukasnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).