Anggaran Bansos 2024 Naik Rp20,5 Triliun, Pembagian BLT Dipercepat Februari, Ini Kata Sri Mulyani

BANGKAPOS.COM--Anggaran untuk bantuan sosial atau Bansos mengalami peningkatan pesat pada tahun 2024.

Anggaran bansos meningkat sebesar Rp 20,5 Triliun atau sebesar Rp 493,5 Triliun dari anggaran sebelumnya di 2023 hanya Rp 476 Triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penebalan bantuan sosial (Bansos) merupakan salah satu bentuk upaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung daya beli masyarakat.

Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan IV-2023 untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan bantuan pangan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penguatan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui percepatan program kredit usaha rakyat (KUR) serta dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bansos merupakan instrumen APBN yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara.

Program bansos mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BLT El Nino, serta subsidi BBM, listrik, bunga KUR, hingga bantuan pangan.

“Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan global,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa bansos merupakan salah satu instrumen APBN yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara.

Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Menkeu mengatakan mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Sri Mulyani mengatakan realisasi dari anggaran untuk bansos itu akan terus dimonitor.

Dalam realisasinya, kata dia, penggunaan Bansos tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada.