Mahfud MD Lepas Jabatan Menko Polhukam: Saya Sudah Selesai

Harapan Ganjar ini bukan tidak hanya ditujukan ke Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang masih menjabat sebagai penyelenggara negara. Tapi bagi setiap peserta pemilu yang masih memegang jabatan di pemerintahan. 

"Termasuk siapa pun, seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," ujar Ganjar. 

"Ini contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban barang kali yang lain bisa mengikuti," sambung Ganjar.

Bahlil Yakin Kabinet Indonesia Maju Tetap Solid

Rencana mundurnya Mahfud MD dari posisi Menkopolhukam dinilai tidak memengaruhi kerja Kabinet Indonesia Maju. 

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menilai kinerja menteri di Kabinet Indonesia Maju berjalan baik dan tidak ada permasalahan berarti yang membuat kerja masing-masing menteri terkendala. 

Ia meyakini mundurnya Mahfud tidak memengaruhi soliditas para menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin itu. Bahlil juga membantah informasi yang kerap muncul di media, rencana mundurnya Mahfud mengindikasikan perpecahan di tubuh kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut.

Menurutnya, rencana Mahfud mundur dari Menkopolhukam untuk lebih fokus kampanye di Pilpres 2024.

Sebab ada aturan yang mengharuskan menteri yang maju sebagia Caleg ataupun Capres-Cawapres harus menyerahkan surat cuti.

"Mungkin agar lebih fokus melakukan kampanye. Supaya total, kalau menteri kan harus cuti, izin, enggak bisa sekaligus seminggu. Paling sehari dua hari, itu pilihan lah," ujar Bahlil di sela-sela acara 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024', Rabu (31/1/2024). Dikutip dari Kompas.com. 

Lebih lanjut Bahlil menilai Presiden Jokowi akan menghormati keputusan Mahfud mundur dari Kabinet Indonesia Maju. 

Terlebih dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi telah mengizinkan menteri yang maju sebagai Caleg atapun Capres-Cawapres untuk mengajukan cuti. 

"Saya yakin pak Presiden seorang demokratis negarawan, yang juga pasti menghargai (keputusan Mahfud)," ujar Bahlil.

(*/Kompas/Tribunnews)