GEGER Film Dirty Vote, Bikin TPN Prabowo Gibran Bereaksi, Ini Link-nya di YouTube

BANGKAPOS.COM-- Film Dirty Vote dokumenter dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara. Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

Dalam film ini, diungkapkan bahwa penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo.

Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.

TKN Prabowo Gibran Sebut Film Dirty Vote Fitnah

Tim Kampanye Nasional atau TKN pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menilai, film dokumenter bertajuk Dirty Vote sebagai fitnah sekaligus sebagai bentuk pelanggaran hukum. Sementara itu, pakar hukum tata negara yang terlibat dalam pembuatan Dirty Vote menyatakan belum melihat ada penjelasan dari bantahan TKN Prabowo-Gibran.

Film karya Dandhy Laksono yang diluncurkan pada Minggu (11/2/2024) sekitar pukul 11.00 itu bertujuan mengedukasi pemilih seputar kecurangan pemilu. Durasi film hampir dua jam dan bisa disaksikan melalui Youtube dari akun Dirty Vote. Film itu melibatkan tiga pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
 
Di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu siang, Wakil Komandan Echo (Hukum dan Advokasi) TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, saat konferensi pers merespons Dirty Vote, menyampaikan film itu murni berisi fitnah tak berdasar. Narasi yang dibangun dalam film tersebut bernada asumtif dan tidak mencerminkan kajian ilmiah.

”Di negara demokrasi, semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah,” ujarnya.

Argumentasi yang disampaikan para pakar, kata Habiburokhman, juga berkesan tendensius untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Sebab, tidak ada klarifikasi atau melibatkan pihak yang berkaitan dengan filmnya, misalnya pemerintahan dan peserta pemilu.

Dalam argumentasi Zainal Arifin Mochtar, misalnya, penunjukan 20 penjabat kepala daerah di 20 provinsi yang dikaitkan dengan wilayah yang mencakup lebih dari setengah total pemilih dinilai memiliki maksud politis dan orkestrasi pemenangan salah satu pasangan calon. TKN Prabowo-Gibran menilai, pernyataan itu tidak masuk akal. Lagi pula, penunjukan penjabat kepala daerah merupakan konsekuensi yang sudah disepakati.

Hal yang sama, kata dia, juga berlaku pada pernyataan Bivitri Susanti soal kecurangan luar biasa dalam Pemilu 2024. Habiburokhman menganggap hal itu tidak berdasar karena tidak disebutkan secara spesifik tindakan curang dan proses hukum yang sudah berlangsung.

”Saya, kok, merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu dengan narasi yang sangat tidak mendasar. Kami mengingatkan, ketika mereka menyampaikan informasi yang tidak ada dasarnya, terus memenuhi unsur fitnah, maka sudah melanggar hukum,” ujarnya.

Di negara demokrasi, semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah.

Meskipun begitu, TKN Prabowo-Gibran belum menentukan apakah akan menempuh jalur hukum terkait tayangan film Dirty Vote. Mereka bakal memberikan waktu untuk masyarakat menilai maksud di balik film tersebut. Sebab, baik dilaporkan maupun tidak, konsekuensi tetap akan dirasakan oleh pihak yang terlibat dalam film.

Dengan banyaknya fitnah dan argumentasi tidak berdasar, Habiburokhman mempertanyakan tingkat kepakaran para ahli yang terlibat. Ia juga menyinggung secara sarkas kepada Feri Amsari yang belum bergelar doktor sehingga bisa dimaklumi mengapa narasinya tidak berdasar.

Adapun film Dirty Vote menuturkan penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan status quo. Berbagai instrumen negara dimanfaatkan untuk kepentingan calon tertentu dengan tujuan memenangi pemilu. Mulai dari pelaksanaan pemilu, praktik nepotisme, hingga ambisi kekuasaan. Hal itu dinilai diwujudkan lewat penentuan penjabat kepala daerah, politisasi bantuan sosial, program keluarga harapan, dan lainnya.

Saat dihubungi Kompas, Feri Amsari mengaku sudah memantau konferensi pers TKN Prabowo-Gibran secara daring. Namun, ia belum menemukan alasan atau bantahan yang kuat dari pihak TKN Prabowo-Gibran.

”Dari yang kami jelaskan (dalam film), apa saja yang dibantah. Penjelasan yang kami dengar dari konferensi pers juga belum ada. Mudah-mudahan mereka berkenan (menjelaskan) sebagai silaturahmi ilmu pengetahuan,” ucapnya.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis memandang film dokumenter besutan jurnalis sekaligus sutradara Dandhy Dwi Laksono yang baru dirilis hari ini Minggu (11/2/2024) berjudul Dirty Vote penting untuk pendidikan politik masyarakat.

Todung mengatakan film tersebut penting untuk masyarakat agar bisa memahami dinamika politik di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers di Media Center TPN Menteng Jakarta Pusat pada Minggu (11/2/2024).

"Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya, film ini adalah pendidikan politik yang bagus, pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua untuk punya kemelekan politik dalam memahami dinamika politik di Indonesia," kata dia.

Ia berharap film yang bermuatan kritik terkait proses penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut tidak direspons dengan kriminalisasi.

Sikap "baperan" atau membawa perasaan, kata dia, dapat membahayakan demokrasi.

"Yang saya tidak mau adalah jangan baperan. Banyak orang baperan kalau dikritik. Baperan ini berbahaya. Kalau anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja dengan membuat film yang lain. Kritik bisa dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke kepolisian," kata dia.

Berikut link film Dirty Vote di YouTube.

(*)