Problem Kurang Surat Suara Tak Sekedar Teknis, Akademisi: Mutu SDM Penyelenggara Perlu Evaluasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Akademisi Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung (UBB), Novendra Hidayat menyoroti soal sejumlah TPS di Bangka Belitung kekurangan surat suara saat Pemilu 2024.

"Memang fenomena kekurangan surat suara bukan hal yang baru lagi, dan sempat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di beberapa momentum pesta demokrasi sebelumnya pada tahun 2019," ujar Novendra, Kamis (15/2/2024).

Namun, yang perlu diatensi yaitu hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh kelalaian manusia yang mestinya bisa diantisipasi lebih hati-hati dan teliti sedari awal.

"Sepertinya ada ketidacermatan pihak KPU dalam pendistribusian surat-surat suara sehingga menyebabkan kurangnya atau lebihnya beberapa sebaran surat suara pada beberapa daerah atau Dapil lainnya di Kepulauan Bangka Belitung," katanya.

Selain itu, peran serta berbagai stakeholders pengawas yang ada mestinya juga memastikan betul tidak terjadi kekeliruan dalam penghitungan atau pendistribusian ke TPS-TPS yang emang sudah dikalkulasi secara teliti.

"Nah, kalau tidak teliti kan akhirnya yang dirugikan tentu warga pemilih dan juga petugas TPS di lapangan yang mesti bekerja lebih ekstra lagi untuk menuntaskan persoalan kekurangan surat suara ini.

Saat ini dan ke depan, tentu perlu penguatan koordinasi lagi antara berbagai stakeholders, baik di TPS maupun KPU untuk segera mempersiapkan pemungutan suara susulan," katanya.

Menurutnya harusnya dari awal sudah ada langkah alternatif yang mestinya sudah diantisipasi secara lebih terukur oleh para penyelenggara Pemilu.

"Apalagi sudah diberikan anggaran yang memadai bagi KPU untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Harusnya kendala kekurangan kertas suara sudah bisa dituntaskan secara lebih sigap dari awal," katanya.

Oleh karena itu, KPU harus betul-betul memastikan kembali rencana alternatif secara teliti dan hati-hati, termasuk antisipasi proses pemilihan ulang yang akan digelar.

"Kalau dikatakan mengecewakan tentu yang pasti akan merepotkan kembali pihak penyelenggara di level bawah setelah bergulat seharian sampai pagi pada hari H kemarin, lalu begitu juga dengan pemilih yang mesti mengagendakan ulang kembali untuk datang mencoblos kembali," katanya.

Apalagi yang datang jauh-jauh atau izin dari tempatnya bekerja tentu ini akan lumayan merepotkan. Mestinya tidak perlu terjadi, apalgi secara jumlah kertas suara yang mesti didistribusikan tidak sebanyak di daerah lainnya di pulau Jawa yang potensi keliru bisa lebih tinggi.

Perihal sikap Bawaslu, tentu sebagai lembaga pengawas Bawaslu harus memastikan betul praktek kekeliruan ini jangan sampai kemudian melanggar aturan, termasuk melanggar hak publik untuk menyalurkan hak suaranya secara nyaman.

"Intinya hal tersebut mestinya tidak perlu terjadi jika sejak awal ada langkah alternatif yang sudah diantisipasi secara serius oleh pihak KPU kita, apalagi sudah ada beberapa lapis komunikasi, koordinasi dan bimbingan yang sudah dilakukan berulang kali selama ini dalam mempersiapak berbagai kemungkinan menuju hari H," katanya.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita