Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo-Gibran Terealisasi 2029 Dianggap Prank, TKN : Bertahap

BANGKAPOS.COM -- Program makan siang dan susu gratis yang menjadi program Prabowo-Gibran nyatanya terealisasi 2029.

Tak ayal program tersebut justru dianggap prank semata.

Lantas bagaimana tanggapan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran?

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid membantah bahwa program tersebut hanya prank.

Ia menegaskan program susu dan makan siang gratis pasangan calon (paslon) nomor urut 2 akan dilaksanakan secara bertahap.

Kemudian, baru akan terealisasi atau dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang.

Di mana, targetnya pada lima tahun ke depan, ada sebanyak 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis.

"Pelaksanaan makan siang dan susu gratis itu dilaksanakan secara bertahap, dan akan meng-cover semua anak Indonesia sebanyak 82,9 juta itu tahun 2029," kata Nusron dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (16/2/2024).

Dalam hal ini, Prabowo-Gibran pun dituding tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu yang baru terealisasi pada 2029.

Nusron menegaskan lagi, sejak awal, pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye.

"Sejak awal memang sudah kami sampaikan akan dilaksanakan secara bertahap," tukasnya.

Apakah kebijakan makan siang gratis Prabowo-Gibran bisa menjadi solusi untuk mengatasi beberapa persoalan?

Perlu melihat kondisi warga Indonesia

Melansir Kompas.com, Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Aris Arif Mudayat mengungkapkan, kebijakan makanan gratis tidak sesuai dengan persoalan Indonesia saat ini.

"Tidak seperti itu, ada yang lebih penting. Misalnya, tidak bisa bayar sekolah, tidak bisa ke fasilitas kesehatan.

Ini lebih konkrit meski ada yang tidak bisa makan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/2/2024).

Aris menjelaskan, pemerintah seharusnya membereskan sistem ketahanan kesehatan, pangan, sosial, dan ekonomi yang ada pada masyarakat.

Menurutnya, semua presiden dan pemerintah Indonesia selama ini kurang bisa membangun ketahanan tersebut.

Karenanya, pemberian bantuan sosial serta kebijakan makan gratis tidak menyelesaikan masalah.

Sebab, tidak ada sistem ketahanan sosial dan ekonomi di Indonesia yang kuat.

"Kalau kita membangun sistem ekonomi gotong royong itu akan menjadi solusi mengatasinya," tambah dia.

Sistem ekonomi gotong royong ini diterapkan dengan mengintegrasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi.

Sayangnya, hal tersebut tak pernah dilakukan.

Target perlu lebih spesifik

Terpisah, ahli gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Ali Khomsan menjelaskan, kebijakan pemberian makan gratis lebih tepat ditujukan untuk anak balita yang kurang gizi atau mengalami stunting, serta ibu hamil.

"Intervensi berupa pemberian makanan tambahan sangat diperlukan bagi anak yang kurang gizi," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Selain anak balita kurang gizi, anak usia sekolah bisa mendapat makanan gratis kalau mengalami anemia.

Sebab, kondisi ini diakibatkan oleh kekurangan asupan hewani.

Sementara orang dewasa yang cocok mendapatkan makanan gratis adalah ibu hamil yang mengalami anemia, serta mereka yang kekurangan energi kronis.

"Kalau ada program makan siang gratis, itu intervensi ke orang-orang yang perlu.

Lebih pas ditujukan ke orang miskin atau orang yang rentan punya anak yang memiliki stunting atau kurang gizi," jelas Ali.

Dia menegaskan, orang yang menerima bantuan makan gratis seharusnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi atau tingkat kemiskinan.

Karena itu, pemerintah perlu menentukan batasan kemiskinan, sehingga program bisa tepat sasaran.

Habiskan Biaya Rp 450 triliun Per Tahun.

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN, Budiman Sudjatmiko menjelaskan, program tersebut akan menargetkan 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis itu akan menelan biaya Rp 450 triliun per tahun.

"Ini adalah revolusi damai terbesar di dunia. Pergerakan manusia, pergerakan ekonomi," katanya dilansir dari Tribunnews.com.

"Dan juga pergerakan sosial manusia menyediakan telur, masak nasi tiap hari untuk 82 juta perut, dikasih makan tiap hari, itu adalah revolusi damai," ujar Budiman, saat menerima deklarasi dukungan dari Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) di depan rumah Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2024).

(Tribunnews.com/Rifqah/Rina Ayu/ Kompas.com/ Erwina Rachmi Puspapertiwi, Ahmad Naufal Dzulfaroh)