Prabowo Ingin Rangkul Rivalnya di Pilpres, Apa Sikap PDIP, Nasdem, PKB dan PPP?

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Calon presiden Prabowo Subianto berharap bisa merangkul semua kekuatan di Indonesia.

Kekuatan itu termasuk dari lawan politiknya di Pilpres 2024, yakni pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sementara itu, parpol-parpol yang mengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud belum menentukan sikap politik mereka pasca pemungutan suara Pemilu 2024, apakah jadi opisisi atau bergabung dengan koalisi pemerintahan capres-cawapres pemenang Pemilu.

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

NasDem Tunggu Perhitungan KPU

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim menyebut partainya segera menentukan arah politik terbaru seusai rekapitulasi manual telah dinyatakan selesai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal tersebut sekaligus menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta pada Minggu (18/2/2024) malam ini.

"Sikap NasDem nanti ditentukan setelah rekap manual KPU selesai," kata Hermawi saat dikonfirmasi, Minggu (18/2/2024).

Hermawi menjelaskan ,saat ini NasDem telah mengambil sikap terbuka berkomunikasi dengan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka maupun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Akan tetapi, kata dia, komunikasi baru akan dibuka setelah rekapitulasi suara KPU sudah rampung diselesaikan oleh KPU.

"Kita terbuka berdiskusi dengan 02 dan 03 setelah perhitungan manual KPU nanti," pungkasnya.

PPP Konsultasi ke Kiai

Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Sandiaga Uno mengatakan, partai berlambang kabah tersebut masih menunggu hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait wacana oposisi pasca Pemilihan Umum 2024.

Sandiaga, yang merupakan Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengatakan, pihaknya masih menunggu seluruh penghitungan suara pemilih selesai.

"Jadi kita menghormati proses dan tidak ingin mendahului, itu statement resmi dari TPN," ujar Sandiaga di Jakarta, Minggu (18/2/2024).

Sedangkan mengenai sikap PPP, kata Sandiaga, akan melakukan konsolidasi dan fokus kepada pencapaian suara di atas empat persen. Setelah itu, akan dilakukan konsolidasi internal dengan beberapa forum.

"Yang termasuk juga berkonsultasi dengan para kiai dan para ulama dan stakeholders terkait juga dengan kader-kader di seluruh daerah untuk langkah-langkah ke depan," imbuh Sandiaga.

Saat ini, yang dilakukan PPP fokus pada pemantauan dan menyiapkan tim hukum, jika nantinya ditemukan kecurangan-kecurangan pada Pemilu. Sebab, menurut Sandiaga, PPP menerima laporan terjadi pengurangan suara di sembilan daerah pemilihan.

"Sejauh ini masih berjalan, terpantau dengan baik, namun kita jangan juga cepat berpuas diri," tutur Sandiaga.

Sikap PKB

Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan pihaknya masih belum menentukan sikap apakah memilih sebagai oposisi atau loncat mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Gibran unggul sementara versi real count yang tertera dalam laman website KPU.

Menurut Cucun, pihaknya masih belum menentukan pilihan lantaran masih fokus dalam rekapitulasi suara pilpres yang digelar KPU. Sebaliknya, internal DPP PKB belum membicarakan arah politik ke depan.

"Pemilu belum berakhir sampai sekarang rekapitulasi pilpres masih berjalan. Jadi tidak ada pembicaraan atau bicara dengan parpol koalisi kami untuk bicara terkait loncat atau misal mengambil sikap sampai sekarang belum ada pembicaraan terkait itu," kata Cucun dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

Cucun juga menjawab rekam jejak PKB yang selalu berada di dalam pemerintahan. Terkait hal ini, Ia menyebut penentuan aeah politik nantinya harus dibicarakan internal PKB maupun bersama Timnas Anies-Muhaimin.

"Kalau terkait rekam jejak bagaimana (PKB) selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri sendiri tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB termasuk di Timnas AMIN ada pembicaraan," katanya.

"Belum ada sampai sekarang (kesimpulan, Red)," sambungnya.

Lebih lanjut, Cucun juga menanggapi sikap PDIP yang sudah terang-terangan menyatakan siap untuk menjadi oposisi. Cucun pun menjawab lagi-lagi belum ada keputusan dari internal PKB.

"Tidak berbicara masalah PKB ada kesiapan atau melakukan suatu sikap koalisi atau oposisi belum ada sampai sekarang," pungkasnya.

Hasto Bicara Peluang PDIP Jadi Oposisi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.

Ada pun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” sambung dia.

Prabowo Subianto Ingin Rangkul Semua Kekuatan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani berharap PDI Perjuangan (PDIP) tidak menjadi oposisi jika pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terpilih di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Prabowo, kata Muzani, berharap bisa merangkul semua kekuatan di Indonesia.

Termasuk kekuatan dari kubu lawan politiknya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"(PDIP mau oposisi) Sebagai sebuah pernyataan kami menghormati tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan," kata Muzani seusai menemani Prabowo ziarah ke makam Habib Kwitang di Jalan Kembang VI, Kwitang, Jakarta Pusat pada Jumat (16/2/2024).

Muzani menjelaskan bahwa Prabowo juga bakal segera menemui tokoh hingga pimpinan partai politik (parpol) kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud. Termasuk, tokoh-tokoh yang tidak mendukung Prabowo-Gibran.

"Baru saja juga beliau menyampaikan akan mendatangi beberapa tokoh yang juga tidak mendukung beliau," katanya.

Menurutnya, komunikasi dengan pihak kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud sudah mulai terjalin.

Namun, ia tidak menampik bahwasanya komunikasi yang dilakukan masih dalam tahapan awal.

"Komunikasi kami dengan partai-partai di luar koalisi sudah mulai terjalin, meskipun baru tahap awal dan komunikasi itu Insya Allah akan terus kita lakukan dengan teman-teman yang ada di pihak 01 dan 03," ucapnya.

Lebih lanjut, Muzani menambahkan Prabowo juga telah meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang sebelumnya tak mendukung Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” sambung dia.

(Tribunnews.com/ Igman Ibrahim/Dennis Destryawan/Chaerul Umam)