Karena Sikapnya Ini Anies Tak Akan Diajak Gabung Pemerintahan Prabowo - Gibran

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan pendiriannya untuk tetap di jalur perubahan pasca Pilpres 2024.

Penegasan ini menyiratkan bahwa Anies tidak akan menerima ajakan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Penegasan itu disampaikan Anies ketika ditanya wartawan soal peluang bergabung dengan pemerintahan berikutnya jika tidak terpilih di Pilpres 2024.

"Memang ada tawaran? Saya sampaikan, saya akan terus berada di garis perubahan itu,” ujar Anies di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Hari Ini KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024, Simak Perolehan Suara Capres-Cawapres Seluruh Provinsi

Anies menyampaikan tetap mengusung slogan perubahan.

Namun dia tak menyebutkan soal sikap Partai NasDem, PKB dan PKS partai politik anggota Koalisi Perubahan yang mengusungnya di Pilpres 2024, serta sikap Muhaimin Iskandar.

Anies menilai sikap tetap di garis perubahan punya dampak politik yakni tidak akan diajak masuk ke dalam pemerintahan selanjutnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku sampai saat ini tidak ada tawaran apa pun diberikan padanya terkait peluang bergabung ke pemerintahan selanjutnya.

Lebih lanjut Anies mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan masyarakat yang memilihnnya.

Sepanjang proses Pemilu ada saja tantangan dan tekanan yang dihadapi pendukungnya dan juga masyarakat.

Hal itu dinilai sebagai bukti suara hati nurani tidak goyah oleh imbalan ataupun iming-iming.

Hingga saat ini dirinya masih menunggu keputusan resmi dari KPU terkait hasil Pilpres 2024.

Setelah itu akan ada pertimbangan untuk mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

"Kita tunggu dulu keputusannya, tunggu dari KPU," ujar Anies.

Dua Menteri PKB Bertemu Jokowi

Sebelumnya, dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (18/3/2024). Ia hadir bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Ia mengatakan kedatangannya untuk sowan kepada Presiden Jokowi. Ia sengaja meminta waktu bersamaan dengan Ida yang sama sama kader PKB untuk mengucapkan terimakasih telah diizinkan untuk ikut dalam Pileg.

"Karena kita juga sekaligus melaporkan menyampaikan terimakasih ke pak presiden yang telah memberikan izin kepada saya dan bu Ida sebagai kader PKB untuk nyaleg kemarin dan memang kita secara tertulis mohon izin waktu itu," katanya usai pertemuan.

Kepada Presiden, Halim mengaku melaporkan mengenai kemungkinan besar ia dan Ida lolos ke Senayan sebagai anggota DPR.

Ia menyampaikan keberhasilan Ida yang meraih suara tinggi di Dapil DKI 2 yang merupakan Dapil neraka. Sementara ia lolos di Dapil Jatim 8.

"Melaporkan alhamdulillah bu Ida mendapatkan prestasi yang luar biasa terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil DKI, itu yang luar biasa di situ. makanya kita laporkan juga ke pak presiden. Kalau saya sih tidak berprestasi karena dapil saya ya dapil biasa, bukan dapil neraka, bukan juga dapil surga sebenernya," katanya.

Halim mengatakan pertemuannya dengan Presiden juga melaporkan mengenai raihan suara PKB secara nasional.

Ia menyampaikan mengenai suara PKB yang meningkat signifikan sehingga menambah kursi PKB di DPR.

Bahkan ada beberapa daerah yang PKB mendapatkan kursi di DPR, padahal sebelumnya tidak pernah.

"Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur. Sehingga penambahan kursi PKB secara nasional tidak hanya di Jawa, kita pecah telur di Sumbar, kita pecah telur di DKI 1 dan DKI 2. Kita pecah telur di NTB 1. Kemarin kita NTB, cuma 1 dapil sekarang 2 dapil kita dapet, dan penambahan-penambahan di di Sulteng," katanya.

Halim mengatakan meski kedatangannya sebagai Menteri, namun ia dan Ida merupakan kader partai. Oleh karenanya saat bertemu Presiden tidak hanya melaporkan capaian kerja di masing masing kementerian namun juga membicarakan masalah dinamika Pemilu.

"Itu yang sempat kita singgung dikit diskusinya meski itu bukan ranahnya kita sebagai menteri. Kehadiran saya dan bu ida bukan sebagai pengurus DPP tapi sebagai menteri. Tapi karena memang kita orang kader partai jadi akhirnya diskusi juga terkait dengan dinamika pileg 2024 dan yang akan datang," pungkasnya. (Tribunnews.com/Hasanudin Aco/Igman Ibrahim)