DPRD Babel Minta Dinas Pendidikan Segera Umumkan Jadwal O2SN Tingkat Provinsi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Aksan Visyawan meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, segera merilis jadwal Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 2024 tingkat Provinsi. 

Dimintanya hal itu karena belum adanya jadwal atau skema jelas yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung.

Apalagi, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Ervawi, saat mengikuti Banmus bersama DPRD Bangka Belitung pada Kamis (7/3/2024) telah berjanji akan tetap menyelenggarakan O2SN 2024.

"Saya minta kepada Dinas Pendidikan segera merilis jadwalnya, karena ini ditunggu anak didik kita. Karena memang hasil kesepakatan seperti itu, Dinas Pendidikan harus segera berkoordinasi agar keluar jadwalnya sehingga semua bisa tenang karena ada kepastian," kata Aksan Visyawan, Kamis (28/3/2024).

Lebih lanjut Aksan mengatakan, pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya terkait penyelenggaraan O2SN 2024 tingkat Provinsi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. 

Baca juga: Suami Sandra Dewi Jadi Tersangka, Tersangka ke-16 Kasus Korupsi Tata Niaga Timah di Babel

Baca juga: Pemkab Bangka Selatan Salurkan Bantuan Korban Sambaran Petir, Sumindar: Paling Parah Rumah Pandi

Namun, pihaknya juga menegaskan hingga memberikan atensi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung untuk tetap melaksanakan O2SN agar tak membuat malu Provinsi Bangka Belitung dilevel nasional. 

"Kita sudah rapat dengan yang jelas Dinas Pendidikan, berjanji akan melaksanakan pengiriman dari Bangka Belitung. Jadi ada skema mereka akan koordinasi terlebih dahulu dengan Kabupaten/Kota, jadi penyelenggaraan alternatifnya dipisah  perlombaannya. Intinya, jangan buat malu Provinsi Bangka Belitung," tegasnya. 

Terkait skema penyelenggaraan O2SN tingkat Provinsi yang nantinya kemungkinan akan dipecah menjadi beberapa tuan rumah, Aksan Visyawan mengatakan pihaknya memaklumi mengingat persiapan yang minim. 

"Memang idealnya tingkat provinsi disiapkan oleh provinsi, tapi karena sistem SIPD yang baru dindik ketakutan karena tidak ada post atau nomenklatur, maka kemarin ribut-ribut kemarin karena tidak disiapkan anggarannya. Tapi kami sebagai komisi 4, kembali lagi kami tidak mau anak didik kita tidak ikut," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)