Sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX Bapak Pramuka Indonesia, Berikut Profil dan Sejarahnya

BANGKAPOS.COM -- Pramuka tidak lagi menjadi ekstrakulikuler wajib di sekolah.

Hal ini sebagaimana aturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.

Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, maka peraturan yang menetapkan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, yaitu Permendikbud No. 63 Tahun 2014, telah dicabut.

Lantas bagaimana sejarah lahirnya pramuka di Indonesia dan siapa pencetusnya?

Dilansir dari laman resmi Kemdikbud, sejarah lahirnya pramuka di Indonesia ditandai dengan sudah ada gerakan kepanduan di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan, yakni di masa pemerintahan Belanda.

Bapak Pramuka Indonesia adalah seorang Sultan dari Yogyakarta, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau pada masa mudanya memiliki nama GRM Dorojatun.

Sementara Bapak Pramuka Sedunia ialah Robert Baden Powell.

Sejak muda, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sudah aktif dalam organisasi pendidikan kepanduan.

Menjelang tahun 1960-an, ia menjadi Pandu Agung (Pemimpin Kepanduan).

Dilansir dari laman Pramuka Universitas Ahmad Dahlan, awal mula berdirinya Pramuka adalah saat Presiden RI pertama Soekarno, berulang kali berkonsultasi dengan Sri Sultan mengenai penyatuan organisasi kepanduan, pendirian gerakan pramuka, dan pengembangannya.

Pada 9 Maret 1961, dibentuk Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno.

Panitia ini terdiri dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, dan Achmadi.

Keempat orang inilah yang mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dan terbitnya Keputusan Presiden RI No. 238 Tahun 1961.

Berbagai gerakan kepanduan yang ada di Indonesia akhirnya melebur menjadi satu dalam organisasi Pramuka.

Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961 sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961.