Profil Usman Kansong Sosok Dirjen IKP Kemenkominfo, Data Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Diretas

BANGKAPOS.COM -- Sebanyak 282 data di layanan kementerian/lembaga hilang imbas Pusat Data Nasional (PDN) diretas.

Pemerintah memutuskan untuk membiarkan data kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak tersebut hilang.

Hal itu dikarenakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta PT Telkom tidak bisa memulihkan data yang terdampak.

“Ya pemerintah kan enggak mau menebus, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp 131 miliar,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Menurut Usman, keputusan itu diambil karena data yang dikunci oleh pihak peretas masih tetap berada di dalam server PDN.

Kemenkominfo, BSSN, dan Telkom juga sudah mengisolasi akses menuju PDN, sehingga pihak peretas tidak dapat mengambil data tersebut.

“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain. Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” kata Usman.

“Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pusat Data Nasional mengalami gangguan sejak Kamis (20/6/2024).

Akibatnya sejumlah layanan publik di kementerian/lembaga ikut terdampak.

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memprioritaskan pemulihan layanan di 44 kementerian/lembaga yang sebelumnya terdampak peretasan ke Pusat Data Nasional (PDN).

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong menjelaskan, skala prioritas itu ditentukan setelah pihaknya mengetahui instansi-instansi yang memiliki data cadangan untuk sistem layanannya.

“Kami mengutamakan pemulihan kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44,” kata Usman kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Namun, Usman belum dapat merincikan kementerian/lembaga yang diprioritaskan proses pemulihannya.

Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya mengutamakan layanan yang bersentuhan langsung dengan publik.