Petahana

Ade Mayasanto, S.Pd., M.M.

Editor in Chief Bangka Pos/Pos Belitung

Pemilu 2024 bagi segelintir orang menjadi pembelajaran penting. Dalam perhelatan itu, tak mudah memenangi laga. Padahal, nyaris tiga, lima hingga belasan tahun mereka menebar investasi politik. Investasi politik bak raib tak berbekas ketika hasil pemilu diumumkan. 

Begitu pula yang terjadi di DPRD Provinsi Bangka Belitung. Bayangkan saja, hanya sembilan petahana yang bisa bertahan. 34 kursi lainnya diisi muka-muka baru. 

Kekalahan petahana ini sontak mengingatkan saya tentang seseorang. Seorang calon anggota legislatif yang gagal memenangi laga sebelum Pemilu 2024 datang. Saat itu, ia pernah berujar di sebuah kedai kopi di bilangan kota. Baginya, tak mudah mempercayai rakyat. Padahal, selama ini beragam investasi politik telah dilakoni. Mulai dari cuaca panas hingga hujan, ia selalu berupaya mendekat dan bersikap erat dengan konstituennya. Namun, semua itu tak ada arti dan guna. Ia kalah suara dengan pendatang baru.

Ketika itu saya langsung terkekeh-kekeh mendengar curahan hatinya tersebut. Padahal, ia serius bercerita seraya mengemukakan beragam teori tentang kapital. Ringkasnya saat itu: cuan dan tuan, selamat datang!

Ah, memang itulah politik. Apapun bisa terjadi. Apalagi, hanya soal depak-mendepak petahana. Toh, Kita juga tidak tahu sejauhmana konsistensi petahana dalam investasi politik sepanjang tiga atau lima tahun terakhir. Bila investasi politik berjalan efektif, bukankah seharusnya petahana mengantongi modal yang cukup besar dibanding pendatang baru. 

Itu satu sisi. Sisi lain yang perlu diperhatikan adalah soal cairnya pemilih di Indonesia. Faktanya, pemilih di Indonesia tidak didominasi pemilih ideologis.

Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang polarisasi Pilpres 2024, membeberkan data bahwa pemilih calon presiden kemarin tidak terjadi polarisasi. Walhasil, tidak ada calon yang kemudian terang benderang menjajakan ideologi demi merebut pemilih. Mereka justru asyik menjual program demi mendekatkan dengan pemiilih. Atau pilihan lain adalah mencampur ideologi dan pragmatisme dalam satu kantong jualan. 

Pilihan-pilihan itu terbuka lebar. Sebagai catatan, sebagian besar pemilih di Indonesia adalah pemilih emosional. Mereka menentukan pilihan berdasar kesukaan atau ketidaksukaan semata. Berbeda ketika menjadi pemilih rasional. Gerbong pemilih rasional ini terbilang berat. Butuh upaya besar, motivasi kuat ketika menimang gagasan serta beragam informasi dari calon. 

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasito Raharjo Jati mengemukakan, jumlah pemilih rasional ditengarai hanya berkisar lima hingga sepuluh persen dari jumlah penduduk Indonesia. Uniknya, kendati jumlahnya kecil, mereka ini bisa memengaruhi pemilih nonrasional. Bila kelompok ini bisa mewarnai pengaruh sosial di masyarakat, dan berhasil membangun pengultusan tokoh politik tertentu. Tentu, hasilnya bakal lebih dahsyat. 

Balik lagi ke soal petahana yang tumbang secara massif. Rasanya, data-data di atas membuat pendatang baru tidak ketar-ketir ketika harus meladeni petahana. Termasuk, ketika harus mengarungi pemilihan kepala daerah yang segera berlangsung pada November 2024 mendatang.

Itulah hitung-hitungan ala kadarnya. Bisa jadi ya atau bisa jadi tidak. Sebabnya, ada isu lain yang saat ini mengemukaka. Sosok Presiden Joko Widodo yang diam-diam bisa memengaruhi pilihan pemilih, seperti halnya yang terjadi pada pemilu lalu. 

Hasil survei Kompas periode Juni 2024 menjawab hal itu. Catatan Kompas, dari hasil survei terlihat dukungan Presiden Jokowi masih menyimpan potensi untuk memengaruhi pilihan di pemilihan nanti. Hal ini disampaikan oleh separuh lebih responden (54,3 persen) yang memiliki orientasi pilihan politik linier dengan dukungan Jokowi.

Jika ditelusuri siapa kelompok responden yang mempertimbangkan pilihan Jokowi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) ini, mereka adalah kelompok yang sejauh ini cenderung menilai positif Jokowi, baik dari sisi kinerja sebagai presiden selama ini maupun citra diri Jokowi sebagai sosok presiden yang memimpin pemerintahan sepanjang hampir satu dekade terakhir.