Tak Langsung Bebas, Pegi Setiawan Masih Ditahan, Pengacara: Polda Jabar Mau Gelar Perkara Dulu

BANGKAPOS.COM--Pengacara Pegi Setiawan, Toni RM, mengungkapkan bahwa meskipun ada putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang membatalkan status tersangka kliennya, Pegi Setiawan, pada hari ini, Senin (8/7/2024), Polda Jabar tidak langsung membebaskannya.

Menurut Toni, Polda Jabar akan mengadakan gelar perkara lagi setelah putusan tersebut.

"Jadi ini dapat informasi, ternyata penyidik Polda Jabar tidak langsung membebaskan, melainkan mau melakukan gelar perkara dulu untuk menindaklanjuti keputusan pengadilan," kata Toni dalam program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Senin (8/7/2024).

Toni menyatakan pihaknya belum mengetahui kapan gelar perkara tersebut akan digelar oleh Polda Jabar. Hingga saat ini, mereka masih menunggu kepastian dari pihak kepolisian terkait jadwal gelar perkara tersebut.

"Kami masih menunggu apakah gelar perkaranya dilakukan sore ini ataukah nanti. Jadi kami masih menunggu kepastian," ujarnya.

Toni menduga gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Jabar hanya merupakan standar operasional prosedur (SOP) saat akan mengeluarkan tahanan.

"Mungkin ini (gelar perkara) diatur dalam SOP mengeluarkan tahanan mungkin harus gelar perkara, tapi memang harus ada gelar perkara dulu untuk membebaskan Pegi Setiawan," ujarnya.

Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan

Hakim tunggal, Eman Sulaeman, mengabulkan permohonan praperadilan Pegi Setiawan terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.

Hakim Eman juga meminta penyidik Polda Jabar untuk segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan proses penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor: SK/90/V/Res124/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," jelas Eman dalam putusannya, Senin (8/7/2024).

Hakim Eman mengungkapkan bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum karena Pegi belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan.

Hakim Eman juga meminta agar Polda Jabar memulihkan harkat dan martabat Pegi seperti semula.

"Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Menetapkan batal demi hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat dan martabat (Pegi) seperti semula," jelas hakim Eman.

Tanggapan Polda Jabar

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, menuturkan bahwa pihaknya akan mematuhi putusan hakim dan akan membebaskan Pegi dalam waktu dekat.

"Jadi nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum," kata Nurhadi.

"Insya Allah (bebas). Nanti secepatnya," imbuh dia.

Selain itu, Nurhadi juga mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

Namun, ia belum bisa memastikan soal ganti rugi untuk Pegi sebagai korban salah tangkap.

"Nanti kami secepatnya (membebaskan Pegi). Nanti dari putusan hakim juga, bukan dari kami. Tadi tidak menyebutkan misalnya ganti rugi."

Ia pun belum bisa merinci mengenai langkah hukum selanjutnya tetapi memastikan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik Ditreskrimum Polda Jabar.

"Nanti kami bicarakan dengan penyidik langkah-langkah selanjutnya," pungkasnya.

Senada, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mematuhi putusan hakim.

"Tentu kami dari Polda, penyidik akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang praperadilan," kata dia.

Ia pun berharap pembebasan Pegi bisa dilakukan secepatnya.

Kendati demikian, Jules mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu salinan putusan dari PN Bandung.

"Ya mudah-mudahan secepatnya. Kami pun menunggu salinan putusan diserahkan ke kami secepatnya," ujarnya.

Terkait teknis tahapan pembebasan, lanjut Jules, akan berproses dan meminta publik untuk sabar menunggu.

"Terpenting kan saat ini sudah ada putusan hakim. Inilah yang dahulu dilakukan. Kami akan realisasikan sesuai putusan hakim dan kami akan patuhi hukum untuk segera melakukannya apa yang disampaikan hakim," tukas Jules.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Pravitri)