DBH Royalti Timah untuk Bangka Barat Turun 40 Persen, Bupati Babar Sukirman Minta OPD Berinovasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Bangka Barat ( Babar ), Sukirman meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Babar untuk berinovasi dan mengoptimalkan pendapatanan asli daerah (PAD). Hal itu dilakukan mengingat, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Pemkab Bangka Barat, berkurang mencapai 40 persen dari royalti timah di 2024 ini.

Sukirman mengatakan, dampak penurunan itu dirasakan semua OPD dan DPRD, karena sejumlah kegiatan dan program pemerintah yang harus dikurangi atau dipangkas.

DBH bagi hasil menurun, semula pada 2023, Pemkab Babar mendapat Rp 180 miliar, dan 2024 hanya Rp 103 miliar, berkurang hampir 40 persen.

"Makanya suka tidak suka, kita memang masih bergantung dengan timah. Oleh sebab itu kedepan harus berinovasi lagi, karena selama ini banyak belum dioptimalkan (PAD)," kata Bupati Bangka Barat Sukirman, kepada Bangkapos.com, Jumat (12/7/2024) di kantor DPRD Babar.

Sukirman menambahkan, salah satu cara untuk dapat memulihkan kembali anggaran tersebut dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sejumlah potensi yang ada.

"Hanya saya tidak mau menekan ke masyarakat. Tapi untuk mereka yang layak, harus di suport kenapa tidak, seperti pajak burung walet. Meningkatkan pertanian, suka tidak suka pertanian, harus kita galakkan, jadi masyarakat lebih leluasa bergerak," ujarnya.

Selain itu, pendapatan sektor lain yang saat inu sedang dipayakan Pemkab Bangka Barat, pendapatan dari pengoperasian Pelabuhan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian kerjasama dengan Pelindo dalam upaya menunjang pembangunan daerah.

"Kita sudah MoU dengan Pelindo bagaimana pengelolaanya, mudah mudahan semuanya berjalan, sebagaimana mestinya 2025, kita dapat  pemasukan dari pelabuhan," ujarnya.

Selain itu, akibat dari DBH Royalti tjmah berkurang, membuat dana reses para wakil rakyat di DPRD Bangka Barat ikut dipangkas.

Mencapai 30-40 persen atau sekitar Rp 9 miliar.

Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih, mengatakan, akibat DBH dari royalti timah menurun, sejumlah kegiatan dan anggaran dilakukan penyesuaian di Pemkab Bangka Barat termasuk di DPRD Bangka Barat.

Penyesuaian anggaran dilakukan bersama pemerintah daerah dan DPRD Bangka Barat. Untuk mengurangi atau menyesuaikan anggaran sesuai kesepakatan bersama.

"Di dewan banyak, seperti anggaran reses, pokir, dan itu hampir Rp 9 miliar, untuk mendukung, kita juga merasa punya tanggung jawab ke daerah. Dengan mengurangi dan dipotong anggaran reses anggota. Itu sudah disepakati ya kita tunda pelaksanaanya," kata Marudur.

Politikus PDI Perjuangan ini, menambahkan selain anggaran reses DPRD Babar yang dipotong mencapai 30-40 persen anggaran kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mengalami penyesuaian.

"Yang pasti anggaran reses dipotong sekitar hampir setengah, 30-40 persen, karena reses tergantung usulan. Selain itu, untuk anggaran kegiatan yang sudah berjalan dari Januari, tidak mungkin dihentikan. Ini hanya refocusing Juni dan Juli, jadi anggaran menyesuaikan di OPD," katanya.

Ia menjelaskan, untuk mengembalikan anggaram seperti semula. Dikatakannya perlu adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga daerah tak bergantung dari transfer dana pusat.

"Pemerintah daerah harus mendapat PAD yang tinggi, supaya bisa menutupi. Kalau pendapatan daerah tidak sampai Rp 70 miliar, dari target, kondisi ini akan berlangsung lama. Jadi bagaimana kemampuan daerah meningkatkan pendapatan daerah ini," tegasnya.

Lebih jauh, Marudur mengatakan DPRD Bangka Barat terus mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk dapat meningkatakan pendapatan asli daerah. Dari sejumlah pajak dan retribusi.

"Dengan PAD meningkat dapat menutupi belanja daerah, dan belanja pegawai seperti P3K dan kebutuhan anggaran. Tidak hanya berasal dari rolyati timah, bantuan pusat. Tetapi kita harus mencari sendiri, solusinya banyak pendapatan daerah yang perlu digali lagi," harapnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangka Barat, Abimanyu, mengatakan, akibat penyesuaian anggaran ini, tidak berdampak kepada tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Pemkab Bangka Barat. 

Hanya, terjadi pada penyesuain anggaran di kegiatan setiap OPD.

"Tidak sampai memotong TPP. Belum saat ini," kata Abimanyu.

Namun, Abi tak memungkiri adanya penghematan anggaran, yang dilakukan pada OPD dan DPRD Bangka Barat, seperti anggaran reses yang disesuaikan.

"Kegiatan tetap ada, hanya mungkin anggaran bisa dihemat-hemat. Angaran reses DPRD ada beberapa disesuaikan," kata Abi.

Lebih jauh, dikatakan Abi, saat ini bukan hanya Pemkab Bangka Barat, yang terkendala penyesuaian anggaran. Namun, ada daerah lainnya, yang harus memotong TPP ASN.

"Hampir semua kabupaten (pemotongan TPP)  tetapi Babar belum," terangnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)