Terungkap Alasan Pemerintah Membatasi Pembelian BBM Subsidi dan Gas Elpiji 3kg

BANGKAPOS.COM--Pemerintah Indonesia berencana untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kg mulai tahun 2024.

Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Selain itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir juga mengemukakan keinginan pemerintah untuk membatasi elpiji 3 kg yang termasuk gas subsidi.

Alasan Pembatasan BBM Subsidi

Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pembatasan BBM subsidi diperlukan untuk mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan melakukan pembatasan ini, pemerintah berharap dapat menghemat anggaran negara dan memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

“Kita berharap pada 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi itu akan kita kurangi,” ujar Luhut.

Luhut juga menyebutkan bahwa pemerintah ingin mencari pengganti BBM berbasis fosil dengan mengembangkan bioetanol.

Bioetanol yang disinggung Luhut adalah jenis bahan bakar yang berasal dari fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.

Menurutnya, bioetanol merupakan pilihan bakar bahan yang lebih baik karena kandungan sulfurnya lebih rendah, yaitu sebesar 50 ppm, sementara kandungan sulfur pada bensin sebesar 500 ppm.

Tingginya kandungan sulfur pada bensin berpotensi berdampak untuk kesehatan manusia dan memengaruhi kualitas udara.

Luhut meyakini, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bisa ditekan jika bioetanol dikembangkan.

Sisi positif lainnya dari penggunaan bioetanol adalah anggaran negara untuk penyakit pernapasan bisa dihemat hingga Rp 38 triliun.

Saat ini, kata Luhut, Pertamina sedang mengembangkan bioetanol. Ia berharap, bahan bakar ini bisa segera digunakan.

“Kita hitung di situ, kalau itu terjadi sulfur tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga (berdampak) kepada kesehatan (menghemat) sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS,” imbuh Luhut.

Bukan Agustus September Diberlakukan

Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan BBM subsidi di SPBU Pertamina seluruh Indonesia.

Awalnya, rencana ini akan mulai diterapkan pada 17 Agustus 2024. Namun, informasi itu dibantah oleh Presiden Joko Widodo.

Terbaru, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono mengungkapkan waktu pelaksanaan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi.

Hal ini disampaikannya setelah menghadiri rapat bersama di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Selasa 16 Juli 2024.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki.

"(Tadi bahas) masalah BBM," ujar Wahyu saat ditanya awak media mengenai topik rapat tersebut. Ketika ditanya tentang pembatasan pembelian BBM subsidi, Trenggono mengonfirmasi bahwa rencana tersebut akan diterapkan untuk kendaraan tertentu.

"Ada pembatasan di kendaraan tertentu," katanya.

Trenggono menyebutkan, pembatasan BBM subsidi akan mulai dilaksanakan pada 1 September mendatang.

"Enggak (dilaksanakan 17 Agustus), September. 1 September lah," ucapnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif tidak memberikan jawaban terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi.

"Nanti tanya sama menko (Airlangga). Bahasannya ya sudah dibahas, tinggal tanya ke menko," katanya.

Sebagai informasi, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pertama kali disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Namun, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada rencana untuk memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi.

Presiden menegaskan bahwa ia belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan tersebut.

"Endak, endak, endak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Pembelian Solar juga dibatasi

Bukan hanya Pertalite, pembatasan volume pembelian BBM subsidi untuk mesin diesel atau Solar juga diberlakuan.

Irto menyampaikan, aturan pembatasan pembelian Solar sudah lebih dulu ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Untuk Solar sudah ada ketentuan dari BPH Migas," tutur Irto.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020, yakni:

• Maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat.
• Maksimal 80 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat.
• Maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih.

Alasan Pembatasan Elpiji 3kg

Erick Thohir menjelaskan bahwa pembatasan elpiji 3 kg diperlukan karena volume impor elpiji Indonesia terus meningkat.

Berdasarkan data terbaru, volume impor elpiji Indonesia hampir selalu bertambah sebanyak 5,57 juta ton pada 2018, 5,71 juta ton pada 2019, 6,4 juta ton pada 2020, 6,34 juta ton pada 2021, dan 6,74 juta ton pada 2022.

Pada 2023, penyaluran gas elpiji mencapai 8,6 juta ton di mana 8,03 juta ton di antaranya merupakan elpiji subsidi atau elpiji 3 kg.

Selain mendorong pembatasan elpiji 3 kg, Erick juga berharap supaya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM segera diselesaikan.

“Kami sangat mendukung (revisi) Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Erick juga menuturkan, pemerintah sudah berusaha agar penyaluran elpiji 3 kg, termasuk BBM subsidi, tepat sasaran sehingga tidak digunakan oleh orang dengan latar belakang ekonomi mampu.

Upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi dan gas elpiji tepat sasaran Terkait wacana pembatasan BBM subsidi, pemerintah melalui Pertamina sebenarnya sudah melakukan pengetatan pembelian dengan program Subsidi Tepat.

Dengan program tersebut, kendaraan roda empat yang membeli Bio Solar diwajibkan memiliki QR Code untuk ditunjukkan kepada petugas SPBU ketika bertransaksi.

Dilansir dari Kompas.com, pemerintah juga sudah menetapkan kuota Pertalite pada 2024 sebanyak 31,7 juta kiloliter.

Pertamina telah melakukan realisasi penyaluran Pertalite secara nasional sebanyak 9,9 juta kiloliter hingga April 2024 dari kuota tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga memberlakukan kewajiban membeli gas elpiji 3 kg menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai Sabtu (1/7/2024).

Itulah alasan pemerintah bakal melakukan pembatasan BBM subsidi dan elpiji 3 kg.

Upaya Pemerintah Agar Penyaluran Tepat Sasaran

Pemerintah, melalui Pertamina, telah melakukan pengetatan pembelian BBM subsidi dengan program Subsidi Tepat.

Dalam program ini, kendaraan roda empat yang membeli Bio Solar diwajibkan memiliki QR Code untuk ditunjukkan kepada petugas SPBU saat bertransaksi.

Pada tahun 2024, kuota Pertalite ditetapkan sebanyak 31,7 juta kiloliter, dan hingga April 2024, realisasi penyalurannya telah mencapai 9,9 juta kiloliter.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan kewajiban membeli gas elpiji 3 kg menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai 1 Juli 2024.

Upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa BBM subsidi dan elpiji 3 kg tidak digunakan oleh orang-orang dengan latar belakang ekonomi mampu.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mengatasi defisit anggaran dan memastikan penyaluran BBM subsidi dan elpiji 3 kg lebih tepat sasaran.

(Bangkapos.com/Kompas.com/KompasTv/Tribunnews.com)