MAKI Menilai Putusan PTUN Kabulkan Sebagian Gugatan Anwar Usman Picu Kegaduhan, Ada Kaitan Pilkada?

BANGKAPOS.COM--Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023–2028.

Putusan ini segera memicu beragam tanggapan di tengah masyarakat.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa meskipun menghormati putusan tersebut, ia menilai keputusan PTUN Jakarta justru memperkeruh suasana dan menimbulkan kegaduhan baru.

"Saya menghormati putusan PTUN Jakarta karena kita harus menghargai keputusan pengadilan. Namun, saya menyayangkan putusan ini karena malah memantik kembali api yang sebelumnya sudah padam," ujar Boyamin dikutip dari KONTAN, Minggu (17/8/2024).

Boyamin menjelaskan bahwa situasi di MK sebenarnya sudah stabil dengan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru, menggantikan Anwar Usman yang sebelumnya terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

 Namun, keputusan PTUN Jakarta, yang membatalkan pengangkatan Suhartoyo, justru membuat situasi kembali tidak menentu.

Pasalnya, publik kembali menuding MK kembali di bawah intervensi kekuasaan terlebih saat memutuskan perkara sengketa pilkada, yang mana hakim konstitusinya ada Anwan Usman.

Menurut Boyamin, keputusan ini juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap MK, terutama dalam konteks pilkada serentak mendatang.

"Putusan PTUN ini bisa memperlebar masalah, terutama dalam urusan pilkada serempak, di mana publik bisa kembali menuding adanya intervensi kekuasaan dalam keputusan MK, terutama yang melibatkan Anwar Usman," tambahnya.

Meskipun MK telah menyatakan niatnya untuk mengajukan banding terhadap putusan PTUN Jakarta, Boyamin berharap agar Anwar Usman bersikap legowo dan menarik gugatan tersebut demi kebaikan bersama.

 "Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita perlu kedewasaan dalam menatap masa depan. Akan lebih bijak jika Anwar Usman menarik gugatannya dan MK tidak perlu mengajukan banding," pungkasnya.

Dalam putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, PTUN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman dan menyatakan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK berdasarkan Keputusan MK RI Nomor 17 Tahun 2023 tertanggal 9 November 2023, adalah batal atau tidak sah.

PTUN Jakarta juga mewajibkan MK untuk mencabut keputusan tersebut.

Namun, PTUN Jakarta menolak permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan atau dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK periode 2023–2028.

PTUN hanya mengabulkan permohonan untuk memulihkan harkat dan martabat Anwar sebagai hakim konstitusi.

“Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023–2028,” bunyi putusan tersebut.

Putusan ini menambah panjang kontroversi yang melibatkan Anwar Usman dan institusi Mahkamah Konstitusi, serta menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kepercayaan publik dan stabilitas ketatanegaraan di Indonesia.

MK Ajukan Banding

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menjelaskan alasan di balik keputusan MK untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman, hakim konstitusi yang juga paman dari Gibran Rakabuming Raka. 

PTUN Jakarta sebelumnya memutuskan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028 dianggap tidak sah.

Fajar mengungkapkan bahwa putusan PTUN tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh MK, sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan hak mereka dalam mengajukan banding.

"Memori banding akan segera disiapkan. Putusan PTUN ini jelas tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh MK, dan ada mekanisme yang tersedia untuk menantang keputusan tersebut, yaitu melalui banding," ujar Fajar di Gedung MK, Jakarta, pada Rabu (14/8/2024).

Fajar menambahkan bahwa MK saat ini sedang mempelajari amar putusan PTUN yang diterima pada hari sebelumnya.

Salinan putusan tersebut memiliki tebal 341 halaman, yang kini sedang dikaji oleh pihak MK.

"Kita akan mempelajari secara cermat rasio decidendi dari amar putusan yang baru saja kami terima. Karena ini penting untuk menentukan bagian mana yang akan kami banding," lanjut Fajar.

Ketika ditanya mengapa MK tidak langsung mencabut Surat Keputusan (SK) pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK, Fajar menjelaskan bahwa keputusan untuk mengajukan banding telah disepakati oleh seluruh hakim yang hadir dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Sepengetahuan saya, semua hakim sepakat untuk banding. Tidak ada yang menolak," tegasnya.

MK memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding terkait putusan PTUN ini.

Sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman yang meminta pembatalan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028. Hal tersebut tertuang dalam putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, yang menyatakan bahwa pengangkatan Suhartoyo oleh MK dianggap tidak sah.

(Bangkapos.com/Kontan.co.id/Kompas.com)